Senin, 07 September 2009

KONI Sidorajo Rencanakan TC Atlet Porprov II


KONI Sidoarjo hanya membutuhkan waktu lima hari untuk mengadakan training center (TC/pemusatan latihan) terhadap para atletnya. Padahal, banyak pesaing mereka dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II di Malang pada 5-10 Oktober mendatang yang melakukan program serupa dengan waktu lebih lama.

Tapi, itu tidak berarti KONI Sidoarjo tak berusaha membuat persiapan maksimal. Selama ini KONI sudah menyerahkan persiapan kepada setiap cabor. Bahkan, ada cabor yang sudah lama menggembleng atletnya. 

Rencananya, sentralisasi TC KONI Sidoarjo berlangsung mulai 27 September hingga 1 Oktober mendatang. Kenapa cuma lima hari? Hal tersebut tak lain terkait dengan ketersediaan dana yang tidak banyak. "Selama lima hari itu, latihan akan dilakukan seintensif mungkin agar begitu bertanding di porprov, para atlet bisa meraih hasil maksimal," kata Sekum KONI Sidoarjo Sunardi.

Selama TC, para atlet akan dikarantina di kompleks SMANOR Sidoarjo. Tapi, latihan tetap diadakan di tempat pengcab masing-masing.

Untuk keperluan Porprov II, KONI Sidoarjo menganggarkan dana sekitar Rp 1,4 miliar. Dana itu dipergunakan, antara lain, untuk uang saku atlet dan pelatih. Selama TC, kabarnya, setiap atlet akan mendapatkan uang saku Rp 50 ribu dan pelatih Rp 100 ribu perhari. 

Pada Porprov II Malang, Sidoarjo akan berpartisipasi di 17 cabor. Total atlet dan ofisial yang dikirimkan berjumlah 260. Pada Porprov I/2007 di Surabaya, Sidoarjo mengirimkan 187 atlet dan ofisial dari sepuluh cabor. 

Pada Porprov II mendatang, Sidoarjo tidak mematok jumlah medali emas yang harus dibawa pulang. Tapi, target wajibnya adalah harus lebih baik daripada perolehan porprov edisi pertama dua tahun lalu. Saat itu kontingen Kota Udang hanya bisa meraih 2 keping medali emas (voli pria dan jalan cepat wanita 5.000 meter), 3 perak, dan 5 perunggu. 

Meski KONI Sidoarjo tidak memasang target medali, semua pengcab yang turut berlaga menyatakan siap mempersembahkan yang terbaik. Pengcab Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) optimistis Wulansari Ramadhani bisa mempertahankan medali emas yang diraihnya di nomor jalan cepat 5.000 meter pada Porprov I. Saat menjadi juara, siswi kelas III SMANOR tersebut mencatat waktu 30 menit 23 detik. Setelah digembleng latihan keras, pada kejurnas junior bulan lalu, catatan Wulan naik signifikan menjadi 27 menit 58 detik. 

Pengcab Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) bahkan optimistis setidaknya bisa meraih empat emas. Hal itu didasarkan pada prestasi para atletnya saat turut di beberapa kejuaraan terakhir. (vd/jap)

KONI Surabaya Siap Coret Atlet Porprov


KONI Surabaya tak akan segan-segan untuk mencoret atlet Surabaya yang akan diterjukan ke arena Porprov II di Malang, 5-10 Oktober, meski nama atlet tersebut sudah didaftarkan ke KONI Jatim. Sikap tegas itu akan dilakukan, karena rasa tanggungjawab pada Pemkot Surabaya yang membenani. Salah satunya, tanggungjawab untuk merebut medali emas untuk mempertahankan peringkt Surabaya sebagai juara umum Porprov I/2007 di Surabaya.

“Atlet yang akan kami coret namanya sebagai peserta kontingen adalah atlet yang tidak mampu membuktikan peningkatan prestasinya. Daripada penampilannya di Porprov menjadi noda untuk kontingen Surabaya, lebih baik atlet tersebut dicoret dan atmosfer dalam kontingen tetap sehat,” kata Ketua umum KONI Surabaya, Heroe Poernomohadi di sekretriat Surabaya Bangkit, Senin (7/9) sore.

Sikap KONI Surabaya itu tekait, menurut mantan pesilat Jatim ini, sebagai bagian dari rencana perampingan umlah kontingen Surabaya yang terlalu tambun. Sikap itu juga telah dikoordinasikan dengan pengurus 20 cabor yang dipertandingkan di Porprov. Langkah ini, nantinya akan didasarkan pada potensi raihan medali dari masing-masing atlet. Bisa saja, atlet Surabaya tak ambil bagian di semua nomor karena pertimbangan tipisnya kans meraih medali. 

Diakui, pihaknya belum bisa menentukan cabor mana saja yang kuotanya akan dikurangi. Semua masih akan dibahas secara marathon oleh Binpres KONI Surabaya, dan pengurus masing-masing cabor. “Tentunya dengan memperhatikan peluang kita dan kekuatan para kompetitor,” katanya. 

Kendati demikian, Heroe memastikan, bahwa perampingan koningen itu tidak berpenaruh pada jumlah cabor yang akan diikuti. Cabor yang diikuti tetap 20 buah. “Kebijakan ini tidak berpengaruh pada jumlah cabor, karena ini bagian dari komitmen kami sejak awal mendukung pelaksanaan Porprov. Hanya saja, mungkin ada beberapa nomor yang kita lepas, karena potensi menuai medalinya kecil sekali,” ujarnya. 

Surabaya bakal mengirim sebanyak 306 atlet yang terdiri dari 171 atlet putra, serta 135 atlet putri. Mereka didukung 129 ofisial. Drumband yang ditarget dua medali emas mengisi kuota terbanyak dengan 25 atlet. Disusul voli indoor dengan 24 atlet. Atletik yang memperebutkan 26 medali emas, akan diikuti 18 atlet Surabaya. Heroe menambahkan, perampingan ini tak akan mengubah target raihan medali di Porprov nanti. Surabaya tetap membidik koleksi 60 medali emas yang dinilai cukup sebagai bekal mempertahankan juara umum. 

“Tak ada revisi target. Seperti amanat Pak Bambang DH, walikota Surabaya, kita harus pertahankan juara umum. Medali sebanyak itu ( 60 keping, red) kita nilai cukup untuk mengamankannya,” tegasnya

Sebagai imbalan atas sikap tegas yang akan dilakukan itu, menurut ia, KONI Surabaya akan melobi Pemkot Surbaya untuk memberikan tambahan bonus bagi peraih medali di Porprov II/2009 . Ini karena KONI sendiri sudah memberikan suntikan dana yang membengkat dari rencana awal sebesar Rp 219 juta meningkat menjadi Rp 750 juta. Kelebihan dana tersebut diambilkan dari dna operasional beberapa bagian di KONI Surabaya. 

Seandainya upaya KONI Surabaya tak membuahkan hasil, Heroe memastikan para atlet peraih medali tetap akan menerima reward. Nominalnya sama dengan Porprov I/2007. Saat itu, peraih emas mendapatkan Rp 1 juta, perak Rp 750 ribu, dan perunggu Rp 500 ribu. (vd)

Pelti Surabaya Tak Berani Gelar TC


PELTI Surabaya nekat tidak menggelar try-out untuk atlt yang akan diterjunkan dalam Porprov II di Malang, 5-10 Okober. Keputusan berani itu dilakukan lantaran dana pembinaan yang dikucurkan KONI Surabaya dinilai sangat minim. 

''Kami tak berani melaksanakan tryout. Sebab, dananya memang tidak ada. Karena itu, kami hanya latihan di Surabaya," jelas Imawan Subiantoro, pelatih Puslatcab Tenis Surabaya. 

Tak berani melakukan tryout hanya sebagian kecil problematika Pengcab Pelti Surabaya. Ada hal jauh lebih besar yang harus mereka pecahkan. Yakni, ketakutan untuk merebut banyak emas. Karena minimnya dana yang dikucurkan KONI Surabaya, mereka hanya mematok target satu emas di Porprov II/2009.

''Secara tidak langsung, dana yang minim itu memengaruhi psikis anak-anak. Sebab, mereka tak hanya mikir untuk dana, tapi juga mikir untuk latihan terus," tambah Imawan. 

Hal tersebut dianggap tak lazim. Seharusnya, sambung Imawan, seorang pemain hanya berkewajiban untuk berlatih. Urusan nonteknis seperti dana dan peralatan sudah disediakan manajer.

''Kalau dananya banyak, kami kan bisa membelikan mereka bola ataupun sekadar memperbaiki senar raket yang rusak. Tapi, anak-anak itu kan akhirnya meminta uang ke orang tua. Itu yang kami namakan mengganggu psikis pemain," tegas pria berkumis lebat tersebut. 

Satu emas itu merupakan penurunan prestasi bagi Pengcab Pelti Surabaya. Pada Porprov I/2007, mereka overtarget. Dipatok merebut dua emas, Pengcab Pelti Surabaya sanggup men­donasikan tiga keping emas. 

''Kami juga harus melihat kekuatan pesaing. Setahu saya, Kota Malang bersiap dengan maksimal. Apalagi, mereka juga punya dukungan dana yang melimpah," tandas pria yang akrab disapa Antok tersebut. (nic/jap)

SBY:Kader Demokrat Jangan Obral Janji dan Jadi Broker


PRESIDEN terpilih Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan sejumlah kriteria dan hal yang menentukan pilihan bagi figur-figur yang akan masuk dalam kabinet mendatang.

"Saya pasti punya alat, kriteria dan parameter seseorang untuk jadi anggota kabinet. Ada yang berkaitan dengan integritas, kapasitas, pengalaman, pengetahuan, dan acceptabilitas," kata Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam buka bersama dengan para kader partai Demokrat, kader organisasi sayap partai itu dan tim sukses di Puri Cikeas, Sabtu (5/9) malam.

Ia menjelaskan anggota kabinet yang nanti memiliki kemampuan kerja sama dan pemahaman yang baik sehingga bisa saling mengisi karena tantangan kabinet lima tahun mendatang tidak mudah. 

"Untuk melaksanakan tugas yang tidak ringan lima tahun mendatang, saya akan mengutamakan suksesnya tugas pemerintah dan kabinet," tegasnya.

Yudhoyono mengatakan, selama lima tahun mendatang, anggota kabinet yang disebutnya kabinet Indonesia Bersatu II akan terus menerus dievaluasi terkait kinerja mereka.

"Dalam pakta integritas dan kontrak kinerja akan ada evaluasi tahun pertama, lanjut atau tidak. Dua setengah tahun akan ada evaluasi berikutnya. Saya tidak suka melaksanakan reshuffle (perombakan kabinet-Red), tapi bila perlu mengapa tidak," katanya.

Ia menjelaskan, seseorang bisa saja dibebaskan tugasnya sebagai menteri dan diberi penugasan lainnya. Hal itu bukan berarti individu itu dianggap tidak mampu.

"Banyak yang saya bebaskan jadi menteri saya kasih tugas lain dan berhasil. Juga ada keterwakilan partai dalam membangun koalisi dalam batas tertentu tanpa mengurangi integritas dan kapasitas seseorang tanpa membedakan jender, tetapi tetap tidak meninggalkan kriteria dasar yang disebutkan tadi," katanya.

Yudhoyono meminta saat ini semua pihak tidak terjebak atas desas-desus penyusunan kabinet karena baru akan disusun setelah 1 Oktober mendatang. Ia meminta agar masing-masing kader partai Demokrat dari pusat hingga daerah tidak memberikan komentar terhadap suatu isu yang bukan menjadi kewenangannya.

"Saya minta kita jangan terlalu banyak berkomentar terutama di media massa apalagi di luar otoritas dan urusannya, meski niat baik tapi bisa menimbulkan kekisruhan politik," katanya.

Dalam kesempatan itu Yudhoyono juga menegaskan jangan ada "broker" politik di masa-masa penyusunan awak kabinet.

"Saya berpesan, jangan ada yang jadi broker dan obral janji, dengan segala kekurangan saya, saya tidak memerlukan broker politik," paparnya. (nur/kps)

SBY Bermain Api di Susunan Kabinet


SEJUMLAH pimpinan partai politik rival Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 dikabarkan masuk ke dalam bursa calon anggota kabinet menteri 2009-2014.

Nama-nama tersebut, misalnya, Agung Laksono dari Golkar, Pramono Anung dan Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. 

Menurut sumber yang dekat dengan SBY, penyusunan kabinet menteri sudah mendekati final. "Pembicaraan dengan partai sudah selesai, tetapi penilaian terhadap menteri berprestasi pada kabinet kali ini juga menjadi pertimbangan SBY untuk menyusun kabinetnya," kata sumber tersebut. 

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, kabar masuknya ketiga parpol nasionalis tersebut merupakan sinyal bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, presiden terpilih periode 2009-2014, tengah melakukan politik pembungkaman terhadap kekuatan oposisi kritis di parlemen. 

"SBY telah bermain api jika benar PDI-P, Golkar, dan Gerindra ditarik ke dalam koalisi. Solidaritas kabinet menjadi terganggu karena mitra awal koalisi SBY belum tentu menerima kehadiran mereka," ujar Burhanuddin kepada Kompas.com, Senin (7/9) di Jakarta. 

Masuknya PDI-P, Golkar, dan Gerindra juga diperkirakan membuat kabinet menteri menjadi terlalu gemuk karena harus mengakomodasi kepentingan masing-masing parpol. Akibatnya, calon menteri dari kaum profesional sulit mendapat tempat di kabinet. 

Selain itu, kata Burhanuddin, "efek samping" lainnya adalah potensi berkurangnya dukungan parpol mitra koalisi pimpinan Partai Demokrat di kabinet. "Parpol yang menitipkan kadernya di kabinet dengan mudah dapat bersikap lain di DPR jika SBY mengeluarkan kebijakan yang tidak populis," tambahnya. 

Upaya merangkul partai-partai rival juga menunjukkan bahwa SBY mengalami defisit kepercayaan diri. Padahal, kapital politik SBY amat besar, mengingat partainya juga memenangi pileg, dan berhasil menghimpun koalisi besar bersama parpol lainnya, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan 20 parpol lainnya. 

"Koalisi berdasarkan platform seperti yang didengung-dengungkan SBY hanyalah isapan jempol," ujarnya. 

Secara terpisah, SBY membantah bahwa dirinya telah membuat kesepakatan tentang "bagi-bagi jatah" posisi di kabinet dengan parpol mitra koalisi ataupun partai nonkoalisi. Menurutnya, ia tengah menyusun pakta integritas yang mencakup mekanisme evaluasi atas kinerja anggota kabinet. Seleksi anggota kabinet baru dilakukan setelah dokumen rencana aksi dan program kerja selesai pada 1 Oktober 2009. 

Tenggelamnya "Indonesia Incorporated"


oleh Simon Saragih

KRITIK sering membuat pemerintah menjadi berang. Kita jadi bertanya, apakah kritik itu tidak disukai karena memang tidak tepat. Atau apakah hal itu menunjukkan ”telinga tipis”? Jika Indonesia ingin memaksimalkan potensi, jelas kritik harus dianggap sebagai pendorong atau katakanlah penghardik, dan bukan untuk ditakuti.

Demikian juga soal perdagangan internasional, terlalu banyak hal yang diajukan, atau katakanlah kritik. Dalam perundingan internasional, soal liberalisasi, soal tuntutan agar akses pasar di negara maju dibuka, Indonesia tidak ketinggalan.

Bersama Menteri Perdagangan India Anand Sharma dan Menteri Luar Negeri Brasil Celso Amorim, Menteri Perdagangan RI Mari Pangestu tergolong sebagai kampiun pembela kepentingan negara berkembang. Sebagai Ketua G-33, kumpulan negara-negara berkembang yang mendobrak ketidakadilan perdagangan internasional, Mari Pangestu telah memiliki nama tersendiri. Apakah kemampuan perundingan di tingkat internasional memadai?

Di dalam kiprah perdagangan dunia, Indonesia tergolong lumayan, dengan berada di posisi ke-31 sebagai eksportir dunia dengan nilai ekspor 138,8 miliar dollar AS pada 2008. Ini adalah data berdasarkan catatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun, jika komposisi ekspor Indonesia dibedah, dengan mudah bisa disimpulkan bahwa Indonesia pada umumnya mengandalkan endowment factor. Indonesia lebih mengandalkan faktor kekayaan alam, seperti minyak dan gas. Di sektor pertanian, Indonesia lebih mengandalkan kesuburan lahan, seperti perkebunan sawit.

Adakah ekspor lain yang bernilai tambah tinggi? Jelas banyak jenisnya, seperti elektronik, tekstil, komponen komputer, dan mebel. Namun, porsinya tidak banyak dan tidak terlalu menonjol.

Mengapa ini terjadi?

Indonesia pernah gencar mengampanyekan Indonesia Incorporated. Ini meniru Japan Incorporated yang mengharumkan nama dan produk-produk Jepang di dunia. Kombinasi antara pembinaan pengusaha skala menengah dan kecil, pendanaan perbankan, pengadaan prasarana pelabuhan, jalan raya, kawasan industri, pelatihan, riset, dan pengembangan, serta trading house membuat Jepang merajai pasar di mana-mana.

Malaysia pun meniru keberhasilan ini, dan kini membuat Malaysia berada di urutan ke-20 sebagai eksportir terbesar dunia, dengan nilai ekspor 195,7 miliar dollar AS, juga pada 2008 berdasarkan data WTO. Ini sebuah prestasi Malaysia, yang sebagian murid-muridnya pernah dididik para guru asal Indonesia, terus melambung dari sisi perdagangan dunia.

Keberadaan infrastruktur jalan, pelabuhan kaliber internasional, pengembangan sektor pertanian, yang tidak saja di sektor hulu tetapi juga sektor hilir, membuat Malaysia menjadi sebuah negara industri baru berbasis pertanian. Ini melengkapi kebijakan industrialisasi dan jasa-jasa yang juga mengalami kemajuan di Malaysia.

Adakah Indonesia sudah melakukan itu? Apakah ada kesadaran dan implementasi dari Indonesia Incorporated yang dicanangkan dekade 1990-an itu?

Kita harus meragukan ini. Jangankan mengekspor, untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik saja, Indonesia harus sering bergantung pada impor pangan.

Sangat disayangkan, keberadaan jumlah penduduk dan keberadaan kekayaan alam hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada sentuhan kebijakan yang memadai agar Indonesia memiliki produk unggulan, yang bahkan bisa diekspor dalam jumlah signifikan.

Dengan ekspor, akan banyak tercipta kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, pengemasan, armada, jasa keuangan, jasa asuransi, dan berbagai efek lain yang ditimbulkan kegiatan ekspor.

Dengan ekspor, Hongkong, Singapura, Taiwan, dan kini China semakin merajai pasar ekspor dunia. Warga punya harga diri dengan kebangkitan ekonomi, dan salah satunya akibat keunggulan produk-produk untuk diekspor.

Siapa yang harus melakukan kebijakan yang menata industri sehingga Indonesia bisa mencapai prestasi seperti itu? Berbagai pengalaman di dunia menunjukkan, peran pemerintah sebagai fasilitator amat dibutuhkan dalam hal ini. Peranan pemerintah seperti inilah yang lenyap dan membuat Indonesia Incorporated menjadi tenggelam.

Menurut Mari Pangestu, sebenarnya ada banyak potensi yang bisa diraih dalam ekspor. Beberapa produk Indonesia sudah memasuki pasar.

Wakil Perwakilan Tetap RI di WTO Erwidodo mengatakan, produk-produk Indonesia telah memasuki pasar nontradisional. Dari tahun ke tahun, ekspor Indonesia terus meningkat.

Namun, jika dibandingkan dengan kesempatan dan potensi Indonesia, hal ini tetap tidak seberapa. Terbukti, jutaan warga Indonesia terpaksa eksodus ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Negaranya tidak mampu memberi lapangan kerja sehingga banyak yang rela pergi ke luar negeri dengan segala derita yang sudah sering menghiasi media massa.

Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, ekspor senilai 138 miliar tidak begitu signifikan menampung kesempatan kerja.

Di sinilah peran pemerintahan Indonesia, dengan susunan kabinet baru, harus menjadikan potensi ekspor sebagai salah satu prioritas dalam bekerja.

Keandalan para diplomat perdagangan RI, khususnya di WTO, harus dilengkapi dengan keandalan para penyusun kebijakan di sektor pertanian, keuangan, dan perindustrian. Adalah saatnya meninggalkan pola lama, yaitu para anggota kabinet disusun berdasarkan bagi-bagi jatah untuk partai, dengan mengabaikan kepentingan Indonesia di dalam percaturan ekspor.

Jajaran kabinet baru sebaiknya meninggalkan pola penempatan orang-orang, yang pada akhirnya hanya akan berperan sebagai ”para pencari rente ekonomi untuk keuntungan ekonomi bagi diri sendiri dan kelompoknya”.

Perdagangan adalah salah satu cara untuk menjual produk-produk, yang menciptakan lapangan kerja, yang dampaknya akan luar biasa. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan, yang melilit lebih dari 100 juta warga Indonesia.

Apakah nasib mereka yang miskin menjadi lenyap dan tak menjadi perhatian dengan keberadaan gedung-gedung pencakar di Jakarta? Apakah kemilau Jakarta membuat kita lalai bahwa di luar Jakarta ada banyak warga yang memerlukan pemerintah kuat? Apakah kemilau Jakarta membuat kita tidak lagi memerlukan Indonesia Incorporated? Hanya waktu yang akan membuktikan, apakah Indonesia Incorporated tetap tenggelam.

Sumber : Kompas Cetak

Minggu, 06 September 2009

Saiful Ilah Jamin Dana Persida


RAPAT pengurus Persida memang baru dilanjutkan setelah Lebaran. Namun, rapat tersebut tidak membahas pembentukan tim. Sebab, Rabu nanti (9/9) Persida mulai membuka seleksi pemain untuk tim Persida di Kompetisi Divisi I musim 2009/2010. 

Sekretaris Persida Rosid Mardani mengatakan, seleksi tersebut harus segera diwujudkan. ''Rapat akhir Lebaran itu hanya rapat teknis para pengurus. Sedangkan pembentukan tim harus segera dilakukan. Karena itu, kami segera melakukan seleksi untuk membentuk tim,'' terang Rosid kemarin (6/9).

Menurut dia, hari ini (7/9) para pengurus Persida akan melakukan rapat terbatas untuk mem­bentuk panitia seleksi. Menurut Rosid, langkah tersebut diambil sebagai wujud bahwa keputusan untuk memainkan Persida di Divisi I nanti merupakan tanggung jawab semua pengurus. Sebab, hal itu telah menjadi keputusan organisasi setelah mereka melakukan rapat pada Jumat lalu (4/9).

''Semua pengurus wajib mengawal dan mengamankan keputusan itu. Sebab, setelah rapat itu, tidak lagi menjadi keputusan individu,'' tegas Rosid.

Lantas, dari mana anggaran untuk membiayai Persida dalam kompetisi tersebut? Apalagi, dana yang diterima dari KONI Sidoarjo hanya Rp 450 juta. Rosid mengatakan, Ketua Umum Persida Saiful Ilah telah menjamin akan mencari sponsor dari pihak ketiga. 

Tim Persida akan dibentuk dari pemain-pemain Persida pada musim 2008/2009 dan pemain hasil seleksi. ''Komposisi tersebut sengaja kami buat seperti itu. Sebab, sebagian besar tenaga Deltras U-21 yang rencananya dipakai di Persida telah bergabung dengan Deltras senior,'' ujar Rosid. (nic/jap)

Sabtu, 05 September 2009

Yudhoyono Susun Cara Mengevaluasi Kabinet


PRESIDEN terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, tengah menyusun pakta integritas yang mencakup mekanisme evaluasi atas kinerja anggota kabinet. Namun, seleksi anggota kabinet baru dilakukan setelah dokumen rencana aksi dan program kerja selesai pada 1 Oktober 2009.

Seusai berbuka puasa bersama pengurus pusat dan kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/9), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengungkapkan, sampai saat ini ia belum membuat kesepakatan tentang pembagian posisi di kabinet dengan partai politik koalisi pendukung pencalonannya ataupun partai nonkoalisi.

SBY menjelaskan, dalam pakta integritas yang akan ditandatangani calon anggota kabinet terdapat kesepakatan untuk menerima evaluasi kinerja setahun pertama masa kerja mereka. Evaluasi berikutnya dilakukan setelah dua setengah tahun masa kerja. Pada setiap evaluasi tersebut akan ditentukan, apakah menteri itu bisa terus bergabung di kabinet atau tidak.

”Saya tak suka melakukan reshuffle (perombakan kabinet), tetapi manakala harus dilakukan, akan saya lakukan. Ada yang mengatakan, SBY tidak akan berani melakukan reshuffle. Saya akan lakukan kalau saya anggap akan mengganggu jalannya pemerintah atau yang bersangkutan lebih tepat di tempat lain,” ujarnya lagi.

SBY menegaskan, sampai saat ini penyusunan kabinet mendatang belum dilakukan. Ia bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat juga belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan menjadi Ketua DPR meskipun terdapat beberapa nomine.

Menurut SBY, kabinet mendatang akan mengakomodasi representasi kemajemukan, keterwakilan partai yang membentuk koalisi, dan kesetaraan jender. Namun, hal itu dipertimbangkan tanpa menyingkirkan faktor integritas, kapasitas, akseptabilitas, pengetahuan, dan pengalaman calon anggota kabinet.

”Kita bersama dengan parpol yang sama-sama berjuang ataupun dengan parpol yang tidak sama-sama berjuang. Saya belum melakukan manuver atau power sharing (pembagian kekuasaan), dan sebagainya. Belum. Jangan terkecoh. Kalau ada yang ingin berkomunikasi dengan Partai Demokrat, silakan. Namun, belum ada yang namanya kontrak yang saya bikin sekarang ini untuk menuju 20 Oktober nanti,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, SBY berharap parpol anggota koalisi tak merasa ditinggalkannya. ”Jangan ada salah pengertian,” lanjutnya.

Jangan komentar

Pada kesempatan yang sama, SBY juga meminta keluarga besar Partai Demokrat untuk tidak banyak memberikan pernyataan terkait penyusunan kabinet. ”Jangan terlalu banyak berkomentar, terutama di media massa. Apalagi kalau itu di luar otoritas dan urusannya. Meskipun niatnya baik, bisa menimbulkan kekisruhan politik,” ujarnya.

Ia meminta kader Demokrat tidak menjadi broker politik dan mengobral janji untuk menyukseskan seseorang menjadi anggota kabinet. ”Saya tak memerlukan broker politik,” kata SBY.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga meminta kadernya tak saling fitnah dan saling jegal. Diakui SBY, sesekali ia juga menerima pengaduan tentang keburukan atau ketidaktepatan seseorang untuk dipilih. ”Di mata saya, yang jelek yang mengadu itu,” katanya. (ma/kps)

Bank Century yang Mencengangkan


oleh Andi Suruji

MENCENGANGKAN pengungkapan upaya penyelamatan Bank Century. Upaya itu sebenarnya telah diputuskan pada tahun lalu oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, bahkan telah disetujui juga oleh DPR.

Akan tetapi, akhir-akhir ini kasusnya mencuat karena ada hal-hal yang dinilai DPR kurang transparan dan kurang akuntabel. Misalnya, mengapa ketika DPR menyetujui upaya penyelamatan itu, biaya penyelamatan hanya sekitar Rp 1,3 triliun. Belakangan ketahuan uang dari kantong negara ternyata harus dikuras Rp 6,7 triliun.

Di situlah letak permasalahan awalnya. Namun, pemerintah dan BI menyatakan, dalam proses penyembuhan bank ini terdapat berbagai persoalan yang mengharuskan pemerintah terus menyuntikkan dana untuk memenuhi syarat kesehatan bank. Akhirnya biaya penyelamatan membengkak berlipat-lipat kali dari yang disetujui DPR.

Dalam aturan yang ada, kewenangan untuk menyatakan suatu bank bermasalah tidak dapat melanjutkan hidupnya alias bank gagal, walaupun telah berkali-kali diselamatkan, adalah BI. Selaku otoritas, BI juga yang berhak menyatakan bank gagal itu harus diselamatkan atau dimatikan saja.

Dalam hal bank gagal itu harus diselamatkan, maka harus dipenuhi kriteria sistemik. Artinya, jika bank tersebut dibuat ”wassalam”, dampaknya akan sangat besar. Menimbulkan persoalan yang lebih rumit karena keterkaitannya dengan bank-bank lain (sistem perbankan) begitu luas. Misalnya, berdampak pada sistem pembayaran nasional, mengganggu stabilitas pasar uang, terganggunya bank-bank lain. Pertimbangan lain adalah faktor psikologis pasar keuangan.

Ada pertanyaan, mengapa Bank Century tidak dimatikan saja? Toh sudah berkali-kali membuat ulah dan menimbulkan permasalahan. Apakah bank nakal tidak sebaiknya dimatikan saja seiring dengan upaya pemerintah dan BI menciutkan jumlah bank agar pasar perbankan nasional tidak selalu ricuh. Apalagi ukuran Bank Century dalam skala perbankan nasional tidak signifikan amat.

Karena itu, ada penilaian publik bahwa BI lemah dalam pengawasan perbankan. Itu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya juga. Sebab, pengawas bank yang dimiliki BI di setiap bank adalah para profesional muda dan senior yang memahami betul tugas dan tanggung jawabnya. Aturannya jelas.

Hal yang mungkin terlupakan adalah sikap tegas BI selaku otoritas perbankan untuk menegakkan aturannya sendiri. Mungkin ini terjadi lantaran adanya berbagai faktor pertimbangan yang tidak bisa dikalkulasi secara matematis dalam setiap pengambilan keputusan BI untuk menutup atau tidak menutup suatu bank.

Bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla, persoalan Bank Century adalah tindakan kriminal. Masalahnya, Wapres tidak menjelaskan siapa yang melakukan tindak kriminal dalam persoalan ini. Namun jelas sikap Wapres, menginstruksikan Kepala Polri agar menangkap pemilik bank dan memasukkannya ke dalam penjara.

Betul...! Manakala setiap pelaku kriminalitas di sektor finansial, lingkungan perbankan, pasar uang, pasar modal, sekecil apa pun tindakan kriminalnya, senantiasa segera ditangkap dan dipenjarakan, masyarakat pasti angkat jempol. Bank adalah bisnis kepercayaan. Besar atau kecil, pengaruhnya pasti ada dalam menciutkan nyali pelaku sektor finansial untuk bermain-main di atas ketidaktegasan otoritas dan penegak hukum lainnya.

Dengan berbagai gugatan itu, wajar dan masuk akal jika semakin timbul aneka rupa tanda tanya dalam benak publik. Jangan-jangan..., jangan-jangan..., dan pelbagai jangan-jangan lainnya.

Misalnya, jangan sampai penyelamatan Bank Century itu sebenarnya bukan karena faktor-faktor teknis perbankan yang disebutkan di atas, tetapi faktor lain yang sangat fleksibel sifatnya. Apalagi kalau kita mendengar nama-nama deposan besar Bank Century. Siapa tahu?

Tidak main-main


Akan tetapi, pemerintah dan BI menyatakan secara tegas bahwa tidak ada yang main-main dalam penyelamatan Bank Century. Mantap...! Syukurlah jika memang demikian adanya.

Akan tetapi, apakah publik percaya begitu saja? Saya tidak mengajak publik, khalayak pembaca, untuk tidak memercayai ucapan pejabat publik. Kepada siapa lagi kita percaya kalau bukan mereka. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada langkah-langkah yang diambil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit kasus ini.

Kita tentu percaya BPK yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit. Apalagi Ketua BPK Anwar Nasution adalah mantan Deputi Gubernur Senior BI. Tentu masih segar dalam ingatannya tata kelola yang diterapkan di BI dan segala macam perilaku mantan koleganya di sana.

Tentu kita menitip harapan agar kasus ini terungkap secara transparan dan akuntabel. Siapa melakukan apa, siapa mengatakan apa saat pengambilan keputusan, siapa mengambil apa? Siapa menguntungkan siapa?

Satu hal lagi, jangan pula kasus ini jadi alat kepentingan. He-he-he...! Soalnya, sebentar lagi periode kabinet berakhir dan yang baru terbentuk. Banyak pemain akrobatik berkeliaran.

Benar, deh. Masyarakat sudah lelah melihat perilaku patgulipat pejabat, politisi, penegak hukum. Banyak di antaranya yang sangat susah mencari sesuap nasi. Betapa sulit mendapat kucuran modal untuk bekerja halal. Namun, untuk dana Bank Century, mereka nilai begitu gampang.

Mereka tidak paham lika-liku pengambilan keputusan publik, tetapi mereka merasakan adanya getaran ketidakadilan di sana.

Sumber : Kompas Cetak

Rabu, 02 September 2009

Gulat Sidoarjo Andalkan Dian Yanuar


PENGCAB Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Sidoarjo yakin mampu meraih medali emas Porprov II di Malang, 5-10 Oktober. Target beban yang diharapkan mampu dikantongi hanya sekeping emas. 

Kendai demikian, Ketua Haria PGSI Sidoarjo Nafik, yakin jumlah medali yang mampu direnda para pegulat Sidoarjo mampu melewati target pengcab. Keyakinan itu muncul lantaran kesiapan para atlet serta peningkatan skil mereka selama puslatcab.

"Skill pegulat di atas kertas menjanjikan medali. Namun berdasar peta persaingan yang ada, untuk sementara kami mengandalkan Dian Yanuar yang mampu memenuhi target medali pencab," kata Nafik di sela-sela latihan para pegulat Sidoarjo, Rabu (2/9).

Menurut Nafik, Dian diunggulkan lantaran prestasinya meraih medali emas Kejurda 2008. Atlet yang baru saja lulus dari SMANOR Sidoarjo itu pernah meraih predikat pegulat wanita terbaik di ajang Piala Wali Kota Surabaya 2007. "Kami optimistis karena tahu bahwa pegulat yang tampil di porprov II nanti adalah atlet yang berlaga di kejurda," sambung Nafik. 

Menyongsong porprov II, Pengcab PGSI Sidoarjo menggeber latihan empat kali dalam sepekan. Dua kali dilakukan di Prambon (Sabtu, Rabu) dan dua kali di SMANOR (Selasa, Jumat ).

Di porprov II nanti, Sidoarjo hanya menurunkan sembilan pegulat, yaitu enam pria dan tiga wanita (lihat grafis). "Di sektor pria, kami sengaja tidak ikut di kelas 42 kg, 45 kg, 48 kg, dan 51 kg. Sebab, di kelas-kelas itu, pegulat kami belum terlalu mumpuni," bebernya. Untuk sektor pria, lanjut Nafik, Sidoarjo berharap pada Septian Eko Adi Pratama yang kini tercatat sebagai siswa SMANOR. (vd/jap)