Wisnu Pimpin PDIP Surabaya 2010-2015

# Merasa tak dihargai, kubu Rizqie Darmaputa WO

oleh Prima Sp Vardhana

Prediksi akan melenggangnya Wisnu Sakti Buana ke tahta Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya periode 2010-2015, lewat Konferensi Cabang (konfercab) PDIP Surabaya di Hotel Equator Jl. Pakis Argosari, 25-26 Februari, menjadi kenyataan. Wisnu yang putra politikus PDIP Sutjpto itu “dipaksakan” terpilih dengan membukukan 19 suara, sementara rivalnya Rizqie Darmaputra yang hanya mendapatkan 10 suara.

PAC yang berhak memberikan suara dalam konfercab itu, menurut Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Ali Mudji, jumlahnya sebanyak 31 PAC. Namun yang terlibat dalam pemungutan suara hanya 29 PAC. Sedangkan PAC Sukomanungga dan Bubutan tidak bisa memberikan suaranya, karena kedua PAC sedang dalam masalah kepengurusan. Masing-masing memiliki dua kepengurusan yang  saat ini dalam proses penyelesaian, sehingga panpel konfercab memutuskan kedua PAC itu hanya memiliki hak sebagai peninjau tanpa memiliki hak suara.

Setelah ketua baru terpilih, menurut Ali Mudji, proses selanjutnya peserta bersama ketua terpilih akan memilih anggota formatur yang nantinya bertugas membentuk kepengurusan baru. Anggota formatur terdiri dari tujuh orang meliputi lima dari utusan dapil, satu orang perwakilan DPD PDIP Jatim dan ketua terpilih. Anggota perwakilan dapil meliputi, dapil satu diwakili Hasan, dapil dua Suwanto dapil tiga Iwan dapil empat Hariyadi dan dapil lima Haris Pranata.

“Kami berharap kepengurusan baru yang terbentuk mampu mengembangkan partai ke depan, setidak-tidaknya bisa mengembalikan suara seperti pemilu 1999 atau 2004 lalu. Selain itu, mampu mengawal rekomendasi DPP untuk memenangkan calon yang diusung PDIP pada Pilkada Surabaya mendatang," katanya.

Ironisnya dalam Konfercab PDIP yang dibuka Ketua DPD PDIP Jatim, Sirmadji itu, ternyata tak terihat hadirnya pengurus DPP. Termasuk Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Pramono Anung,  yang semula dijadwalkan membuka acara konfercab ini.

Penyelenggaraan konfercab DPC PDIP Surabaya itu, sesungguhnya terselenggara dalam suasana panas dan penuh intik. Ini terlat dari sikap Koordinator Forum PAC PDIP Surabaya, Sri Hono Yuliarko, yang meminta konfercab ditunda sampai persoalan internal yang membelit partai diselesaikan terlebih dulu. Masalah perpecahan pengurus di PAC (Pengurus Anak Cabang) yang kini menjadi peserta konfercab, misalnya. Terkait masalah itu, pihaknya juga sempat membahasnya dengan Wakil Sekjen DPP PDIP Mangara M Siahaan dan dua pengurus DPP lain.

Ditambahkan, pihak DPD dan DPC juga telah berjanji menyelesaikan persoalan PAC sebelum konfercab dilakukan. “Namun faktanya, PAC-PAC belum selesai tetapi konfercab dipaksakan untuk digelar. Ini sangat kami sesalkan, bahkan bisa memicu perpecahan,” katanya.

Sikap senada juga dilontarkan Rizqie Darmaputra. Kandidat ketua DPC itu meminta konfercab ditunda dengan alasan belum selesainya konflik di tubuh DPC maupun PAC. “Kalau alasannya sesuai SK 435, aturan yang mana. Mekanisme partai sudah jelas, kalau ada persoalan harus diselesaikan dulu,” katanya.

Namun Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji menentang. Menurut dia, konfercab tidak bisa ditunda karena sudah sesuai aturan partai. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP No 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang pedoman pencalonan nama ketua umum melalui pelaksanaan rapat pengurus anak cabang (PAC), konfercab, konferda hingga Kongres III PDI-P.

“Memang prosedurnya seperti itu. Kalau ada permasalahan apa pun, maka harus ada klarifikasi dan solusinya dibahas di forum konfercab. Ini sudah sesuai prosedur. Jadi tidak mungkin konfercab ditunda,” ujarnya.

Memilih WO

Selain membahas persoalan terkait belum selesainya konflik internal partai, agenda utama konfercab membentuk ketua, sekretaris dan pengurus DPC lima tahun ke depan. “Di forum juga dibahas program-program, pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, mengajukan satu nama calon ketua DPD Jatim dan satu nama calon ketua DPP serta menetapkan utusan ke konferda maupun kongres,” kata pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut.

Melihat konfercab tetap digelar dengan legitimasi Surat Keputusan (SK) DPP No 435, maka kubu kubu Risqie Darmaputra memilih walk out (WO) dari arena konfercab karena merasa dicurangi. Kondisi panas yang mewarnai konfercab itu terjadi, karena memang konfercab tersebut merupakan ajang persaingan Whisnu dan Risqie dalam berebut tahta di partai itu, menggantikan Saleh Ismail Mukadar.

Kubu Rizqie memilih walk out (WO) dari arena konfercab saat hendak memasuki sesi sidang membahas mekanisme pemilihan ketua. “Ini sebagai bentuk protes karena tidak fair-nya konfercab. Permasalahan di beberapa PAC belum ada solusi, tapi sudah dianggap tidak ada masalah. Inikan aneh, makanya kami pulang, buat apa kami ikut melanjutkan sidang,” kata Rizqie.

Sikap berseberngan yang dilakukan kubu Rizqie ini sempat membuat arena konfercab sedikit tegang, khususnya saat rapat komisi. Sri Hono Yularko, Ketua PAC Semampir sempat dihujat habis-habisan. Sehingga politikus banteng bermoncong putih ini memilih keluar dengan sikap dingin.

Whisnu Sakti Buana mengaku kecewa atas pelaksanaan konfercab yang dianggap penuh rekayasa ini.  Kekecewaan itu diaplikasikan Wisnu dalam siap yang kurang bijaksana dan kekanak-kanakan. Whisnu tak mencantumkan nama Rizqie Darmaputra dan Sri Hono Yularko dalam kepengurusan inti partai selama lima tahun ke depan. Wisnu justru memilih Armudji sebagai sekretaris dan Baktiono sebagai Bendahara, meski kedua sosok ini banyak digunjingkan dan kurang mendapat simpati para PAC.

“Semoga pengurus dan anggota mampu bekerja lebih baik serta membuat partai ini kembali menjadi partai penguasa di Surabaya,” tutur Whisnu.

Sedangkan Sekretaris terpilih DPC PDIP Surabaya, Armudji mengaku tak merisaukan aksi WO kubu Rizqie Cs. Keputusan yang mereka lakukan merupakan hak dan sikap wajar dalam berdemokrasi. “Nggak apa-apa dan nggak mengganggu pelaksanaan konfercab kok. Tindakan mereka wajar di alam demokrasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menilai tidak ada yang salah dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan konfercab. “DPD PDIP Jatim adalah yang paling berwenang dan sudah diputuskan. Jadi semuanya sah dan tidak ada yang aneh,” terang pria yang juga ketua Komisi A DPRD Surabaya itu.  (vd)