oleh Prima Sp Vardhana
SURABAYA, TRIBUN – Agenda plesir politik anggota Komisi E DPD Jatim yang beropeng Kunker(Kunjungan Kerja) ke Laos, untuk melakukan monitoring atlit Sea Games XXV asal Jawa Timur, ternyata membuat 'berang' para pimpinan induk Patai Politik. Pasalnya agenda kunker tersebut dinilai melanggar aturan. Karena itu, para pimpinan partai memberi peringatan keras terhadap kadernya yang duduk di Komisi E.
Salah satu pimpinan partai yang siap melakukan teguran keras pada kadernya adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim H Imam Nahrawi. Ia mengaku, sudah mendengar keberangkatan tiga anggotanya di komisi E ke Laos . Anggota asal PKB itu antara lain, Fuad Mashuni (Wakil Ketua Komisi E), Badrut Tamam dan Anisya Syakur. “Sampai sekarang, kepergian mereka belum ada pemberitahuan resmi ke partai maupun fraksi,” kata Imam Nahrawi, Rabu (09/12).
Secara strukturial, dikatakan, sangat keberatan dengan perilaku anggotanya yang dinilai masyarakat ketagihan kunjungan kerja. DPW akan mempelajari penyelewengan kewenangan anggotanya di dewan terkait kunjungan kerja ke Laos itu. Apakah benar-benar dalam rangka tugas atau sekedar jalan-jalan.
“Jika mereka berangkat sesuai mekanisme, kami akan legowo atas keberangkatannya. Sebaliknya jika menyalahi mekanisme, DPW akan melakukan sikap tegas dan tak akan melakukan toleransi,” katanya.
DPW pun memberi patokan, hal-hal yang bisa dianggap menyalahi mekanisme. Yakni terkait anggaran yang digunakan itu termasuk merugikan negara atau tidak. Lalu soal penting tidaknya atau urgensi kunjungan tersebut. “Sekembalinya dari Laos , kita akan panggil mereka bertiga,” ujar anggota DPR RI ini.
Apakah bakal disanksi? Nahrawi belum bisa memastikan sekarang. Ia akan melihat tingkat kesalahannya. Apalagi, dana yang digunakan adalah APBD yang dimiliki KONI Jatim. “Apalagi jika dana yang dipakai diduga mengandung unsur gratifikasi (hadiah). Kita akan lakukan kroscek ke KONI juga,” tegasnya
Sikap yang tidak jauh berbeda juga dilakukan Ibnu Hajar, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab ada tiga anggotanya sudah berangkat ke Laos sejak 8 Desember lalu. Yakni Hery Prasetyo, Nur Muhidin dan Lilik Muharti. “Kalau ternyata mereka di sana jalan-jalan, kita akan undang mereka untuk menjelaskan soal keberangkatannya ke Laos ,” kata Ibnu saat dihubungi.
Menurutnya, anggota Partai Demokrat menggunakan kunjungan kerja untuk jalan-jalan, itu kurang tepat. Sebab sepengetahuannya, KONI mengajak anggota komisi E, karena mungkin ada kaitanya dalam perbaikan manjemen dan prestasi atlit Jatim. “Saya akan mempelajari proposalnya, apa betul ada jadwal jalan-jalan wisata-nya,” katanya. Setelah dipelajari dan mengundang anggotanya, Partai tidak segan-segan menerapkan sanksi disiplin keras pada anggotanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 12 (bukan 14) anggota Komisi E DPRD Jatim rama-ramai piknik ke negeri Laos. Berangkat pada 8 Desember dengan dalih memantau atlit Sea Games asal Jatim. Tempat-tempat yang masuk jadwal city tour itu antara lain Viantiane ( kota bulan), obyek wisata Wat Sisakat (Candi Tertua di Laos), Haw Pha Kaew, Patoxai, Luang Stupa Morning Market dan jembatan Laos-Thailand.
Sayang dari enam hari kunjungan yang dibiayai Rp 14,7 juta per anggota itu, hanya dua hari saja yang digunakan untuk melihat venue Sea Games. Sisanya digunakan lebih banyak jalan-jalan.
Selain enam anggota yang sudah disebut di atas, ada pula nama Dr. Wike Herawati dan Erwin Budiyoto dari Gerindra, Dra Sumiati (PDIP), Riyadh Rosyadi (PKS), Akik Zaman (PKNU) dan Ibrahim Adib (PPP). Sisanya, ada yang masuk dalam gelombang kedua berangkat tangal 15 Desember. Tapi ada pula anggota yang menolak berangkat seperti Kuswanto dari Partai Hanura. “Urgensinya tidak ada, saya pilih tidak berangkat,” tukasnya dua hari lalu. (vd)
Salah satu pimpinan partai yang siap melakukan teguran keras pada kadernya adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim H Imam Nahrawi. Ia mengaku, sudah mendengar keberangkatan tiga anggotanya di komisi E ke Laos . Anggota asal PKB itu antara lain, Fuad Mashuni (Wakil Ketua Komisi E), Badrut Tamam dan Anisya Syakur. “Sampai sekarang, kepergian mereka belum ada pemberitahuan resmi ke partai maupun fraksi,” kata Imam Nahrawi, Rabu (09/12).
Secara strukturial, dikatakan, sangat keberatan dengan perilaku anggotanya yang dinilai masyarakat ketagihan kunjungan kerja. DPW akan mempelajari penyelewengan kewenangan anggotanya di dewan terkait kunjungan kerja ke Laos itu. Apakah benar-benar dalam rangka tugas atau sekedar jalan-jalan.
“Jika mereka berangkat sesuai mekanisme, kami akan legowo atas keberangkatannya. Sebaliknya jika menyalahi mekanisme, DPW akan melakukan sikap tegas dan tak akan melakukan toleransi,” katanya.
DPW pun memberi patokan, hal-hal yang bisa dianggap menyalahi mekanisme. Yakni terkait anggaran yang digunakan itu termasuk merugikan negara atau tidak. Lalu soal penting tidaknya atau urgensi kunjungan tersebut. “Sekembalinya dari Laos , kita akan panggil mereka bertiga,” ujar anggota DPR RI ini.
Apakah bakal disanksi? Nahrawi belum bisa memastikan sekarang. Ia akan melihat tingkat kesalahannya. Apalagi, dana yang digunakan adalah APBD yang dimiliki KONI Jatim. “Apalagi jika dana yang dipakai diduga mengandung unsur gratifikasi (hadiah). Kita akan lakukan kroscek ke KONI juga,” tegasnya
Sikap yang tidak jauh berbeda juga dilakukan Ibnu Hajar, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab ada tiga anggotanya sudah berangkat ke Laos sejak 8 Desember lalu. Yakni Hery Prasetyo, Nur Muhidin dan Lilik Muharti. “Kalau ternyata mereka di sana jalan-jalan, kita akan undang mereka untuk menjelaskan soal keberangkatannya ke Laos ,” kata Ibnu saat dihubungi.
Menurutnya, anggota Partai Demokrat menggunakan kunjungan kerja untuk jalan-jalan, itu kurang tepat. Sebab sepengetahuannya, KONI mengajak anggota komisi E, karena mungkin ada kaitanya dalam perbaikan manjemen dan prestasi atlit Jatim. “Saya akan mempelajari proposalnya, apa betul ada jadwal jalan-jalan wisata-nya,” katanya. Setelah dipelajari dan mengundang anggotanya, Partai tidak segan-segan menerapkan sanksi disiplin keras pada anggotanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 12 (bukan 14) anggota Komisi E DPRD Jatim rama-ramai piknik ke negeri Laos. Berangkat pada 8 Desember dengan dalih memantau atlit Sea Games asal Jatim. Tempat-tempat yang masuk jadwal city tour itu antara lain Viantiane ( kota bulan), obyek wisata Wat Sisakat (Candi Tertua di Laos), Haw Pha Kaew, Patoxai, Luang Stupa Morning Market dan jembatan Laos-Thailand.
Sayang dari enam hari kunjungan yang dibiayai Rp 14,7 juta per anggota itu, hanya dua hari saja yang digunakan untuk melihat venue Sea Games. Sisanya digunakan lebih banyak jalan-jalan.
Selain enam anggota yang sudah disebut di atas, ada pula nama Dr. Wike Herawati dan Erwin Budiyoto dari Gerindra, Dra Sumiati (PDIP), Riyadh Rosyadi (PKS), Akik Zaman (PKNU) dan Ibrahim Adib (PPP). Sisanya, ada yang masuk dalam gelombang kedua berangkat tangal 15 Desember. Tapi ada pula anggota yang menolak berangkat seperti Kuswanto dari Partai Hanura. “Urgensinya tidak ada, saya pilih tidak berangkat,” tukasnya dua hari lalu. (vd)
0 komentar:
Posting Komentar