Enggan Ikut MOP karena Takut Dikebiri 'Burung'-nya

SELAMA ini beredar informasi yang salah tentang alat kontrasepsi Keluarga Berencana jenis Medis Operasi Pria (MOP) atau vasektomi. Akibatnya, kontrasepsi MOP ini dihindari banyak pria karena mereka takut dikebiri 'burung'-nya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan R Hari Purwanto, ada perbedaan signifikan antara dikebiri dan penggunaan alat kontrasepsi dengan MOP. Pada Pemantapan Operasional Pelayanan KB melalui Institusi Pemerintah di Lamongan, Kamis (23/4), Hari mengklarifikasi anggapan keliru dari masyarakat soal MOP.

Dia menjelaskan, kebiri adalah pengangkatan testis, sementara MOP dilakukan dengan membuat satu atau dua sayatan kecil pada kulit scrotum (kantung buah zakar), kemudian saluran keluarnya diikat sehingga ketika keluar tidak mengandung sperma lagi. Dengan MOP, produksi hormon testoteron pria tetap berjalan seperti biasa. Sementara kebiri membuat laki-laki tidak bisa memproduksi sperma lagi. "MOP ini tidak perlu dikhawatirkan menimbulkan impotensi, semua fungsi kejantanan laki-laki masih normal dengan metode MOP," katanya.

Hari menegaskan, MOP justru menunjukkan rasa sayang suami pada isteri karena mengambil alih tanggung jawab istri yang biasanya menggunakan alat kontrasepsi ketika pasangan sudah bersepakat untuk tidak menginginkan anak lagi. "Dengan MOP bisa tetap bikin anak tanpa harus khawatir jadi anak," katanya.

Pemkab Lamongan berupaya meningkatkan intensitas penyuluh lapangan KB (PLKB) dalam memberikan konseling KB maupun Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB. "Ada anggapan KB di masa sekarang sudah menjadi kebutuhan sehingga PLKB tidak perlu jemput bola dengan memberikan konseling KB dan KIE. Namun, dengan konseling KB dan KIE justru klien KB bisa ambil keputusan setelah mendapat penjelasan dari konselor (PLKB)," papar Hari.

Dengan konseling, klien akan memiliki perasaan aman dan nyaman ketika menentukan pilihan menggunakan salah satu alat kontrasepsi KB karena tidak dihantui informasi yang tidak benar. Bagi konselor KB, hal itu dapat meningkatkan pencapaian peserta KB baru, terutama MOP dan kondom untuk peserta (akseptor) KB pria. Hal itu bisa berdampak pada menurunnya perkawinan di usia dini dan meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).

Pada tahun 2008 lalu, dari 277.353 pasangan usia subur di Kabupaten Lamongan 219.981 menjadi peserta KB. Keikutsertaan pria sebagai peserta KB masih minim yakni sebanyak 430 orang.

Sampai April 2008 tercatat ada 2.843 perkawinan pertama penduduk wanita di Lamongan. Sebanyak 17,86 persen atau 451 dari jumlah perkawinan itu adalah wanita berusia di bawah 20 tahun. Hingga pertengahan tahun 2008 (Juni), jumlah pasangan pengantin baru di Lamongan mencapai jumlah 5.228 pasangan. Sebanyak 18,05 persen atau 944 pasangan menikah pada usia terlalu muda yakni di bawah 20 tahun.

Pada April tahun lalu peserta KB aktif tercatat 218.198 orang, sebagian besar akseptor (peserta) KB memilih KB suntik sebanyak 5.886. Peserta KB pria dengan metode vasektomi atau medis operasi pria (MOP) dengan cara mengikat saluran sperma pria hanya diikuti dua orang. "Tingkat efektivitas MOP atau vasektomi paling tinggi dibanding jenis alat kontrasepsi KB yang lain. Namun karena masih adanya kekhawatiran dan pemahaman yang salah, KB jenis ini kurang diminati," ujar Hari.

Enggan Ikut MOP karena Takut Dikebiri 'Burung'-nya

SELAMA ini beredar informasi yang salah tentang alat kontrasepsi Keluarga Berencana jenis Medis Operasi Pria (MOP) atau vasektomi. Akibatnya, kontrasepsi MOP ini dihindari banyak pria karena mereka takut dikebiri 'burung'-nya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan R Hari Purwanto, ada perbedaan signifikan antara dikebiri dan penggunaan alat kontrasepsi dengan MOP. Pada Pemantapan Operasional Pelayanan KB melalui Institusi Pemerintah di Lamongan, Kamis (23/4), Hari mengklarifikasi anggapan keliru dari masyarakat soal MOP.

Dia menjelaskan, kebiri adalah pengangkatan testis, sementara MOP dilakukan dengan membuat satu atau dua sayatan kecil pada kulit scrotum (kantung buah zakar), kemudian saluran keluarnya diikat sehingga ketika keluar tidak mengandung sperma lagi. Dengan MOP, produksi hormon testoteron pria tetap berjalan seperti biasa. Sementara kebiri membuat laki-laki tidak bisa memproduksi sperma lagi. "MOP ini tidak perlu dikhawatirkan menimbulkan impotensi, semua fungsi kejantanan laki-laki masih normal dengan metode MOP," katanya.

Hari menegaskan, MOP justru menunjukkan rasa sayang suami pada isteri karena mengambil alih tanggung jawab istri yang biasanya menggunakan alat kontrasepsi ketika pasangan sudah bersepakat untuk tidak menginginkan anak lagi. "Dengan MOP bisa tetap bikin anak tanpa harus khawatir jadi anak," katanya.

Pemkab Lamongan berupaya meningkatkan intensitas penyuluh lapangan KB (PLKB) dalam memberikan konseling KB maupun Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB. "Ada anggapan KB di masa sekarang sudah menjadi kebutuhan sehingga PLKB tidak perlu jemput bola dengan memberikan konseling KB dan KIE. Namun, dengan konseling KB dan KIE justru klien KB bisa ambil keputusan setelah mendapat penjelasan dari konselor (PLKB)," papar Hari.

Dengan konseling, klien akan memiliki perasaan aman dan nyaman ketika menentukan pilihan menggunakan salah satu alat kontrasepsi KB karena tidak dihantui informasi yang tidak benar. Bagi konselor KB, hal itu dapat meningkatkan pencapaian peserta KB baru, terutama MOP dan kondom untuk peserta (akseptor) KB pria. Hal itu bisa berdampak pada menurunnya perkawinan di usia dini dan meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).

Pada tahun 2008 lalu, dari 277.353 pasangan usia subur di Kabupaten Lamongan 219.981 menjadi peserta KB. Keikutsertaan pria sebagai peserta KB masih minim yakni sebanyak 430 orang.

Sampai April 2008 tercatat ada 2.843 perkawinan pertama penduduk wanita di Lamongan. Sebanyak 17,86 persen atau 451 dari jumlah perkawinan itu adalah wanita berusia di bawah 20 tahun. Hingga pertengahan tahun 2008 (Juni), jumlah pasangan pengantin baru di Lamongan mencapai jumlah 5.228 pasangan. Sebanyak 18,05 persen atau 944 pasangan menikah pada usia terlalu muda yakni di bawah 20 tahun.

Pada April tahun lalu peserta KB aktif tercatat 218.198 orang, sebagian besar akseptor (peserta) KB memilih KB suntik sebanyak 5.886. Peserta KB pria dengan metode vasektomi atau medis operasi pria (MOP) dengan cara mengikat saluran sperma pria hanya diikuti dua orang. "Tingkat efektivitas MOP atau vasektomi paling tinggi dibanding jenis alat kontrasepsi KB yang lain. Namun karena masih adanya kekhawatiran dan pemahaman yang salah, KB jenis ini kurang diminati," ujar Hari.

Enggan Ikut MOP karena Takut Dikebiri 'Burung'-nya

SELAMA ini beredar informasi yang salah tentang alat kontrasepsi Keluarga Berencana jenis Medis Operasi Pria (MOP) atau vasektomi. Akibatnya, kontrasepsi MOP ini dihindari banyak pria karena mereka takut dikebiri 'burung'-nya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan R Hari Purwanto, ada perbedaan signifikan antara dikebiri dan penggunaan alat kontrasepsi dengan MOP. Pada Pemantapan Operasional Pelayanan KB melalui Institusi Pemerintah di Lamongan, Kamis (23/4), Hari mengklarifikasi anggapan keliru dari masyarakat soal MOP.

Dia menjelaskan, kebiri adalah pengangkatan testis, sementara MOP dilakukan dengan membuat satu atau dua sayatan kecil pada kulit scrotum (kantung buah zakar), kemudian saluran keluarnya diikat sehingga ketika keluar tidak mengandung sperma lagi. Dengan MOP, produksi hormon testoteron pria tetap berjalan seperti biasa. Sementara kebiri membuat laki-laki tidak bisa memproduksi sperma lagi. "MOP ini tidak perlu dikhawatirkan menimbulkan impotensi, semua fungsi kejantanan laki-laki masih normal dengan metode MOP," katanya.

Hari menegaskan, MOP justru menunjukkan rasa sayang suami pada isteri karena mengambil alih tanggung jawab istri yang biasanya menggunakan alat kontrasepsi ketika pasangan sudah bersepakat untuk tidak menginginkan anak lagi. "Dengan MOP bisa tetap bikin anak tanpa harus khawatir jadi anak," katanya.

Pemkab Lamongan berupaya meningkatkan intensitas penyuluh lapangan KB (PLKB) dalam memberikan konseling KB maupun Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) KB. "Ada anggapan KB di masa sekarang sudah menjadi kebutuhan sehingga PLKB tidak perlu jemput bola dengan memberikan konseling KB dan KIE. Namun, dengan konseling KB dan KIE justru klien KB bisa ambil keputusan setelah mendapat penjelasan dari konselor (PLKB)," papar Hari.

Dengan konseling, klien akan memiliki perasaan aman dan nyaman ketika menentukan pilihan menggunakan salah satu alat kontrasepsi KB karena tidak dihantui informasi yang tidak benar. Bagi konselor KB, hal itu dapat meningkatkan pencapaian peserta KB baru, terutama MOP dan kondom untuk peserta (akseptor) KB pria. Hal itu bisa berdampak pada menurunnya perkawinan di usia dini dan meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).

Pada tahun 2008 lalu, dari 277.353 pasangan usia subur di Kabupaten Lamongan 219.981 menjadi peserta KB. Keikutsertaan pria sebagai peserta KB masih minim yakni sebanyak 430 orang.

Sampai April 2008 tercatat ada 2.843 perkawinan pertama penduduk wanita di Lamongan. Sebanyak 17,86 persen atau 451 dari jumlah perkawinan itu adalah wanita berusia di bawah 20 tahun. Hingga pertengahan tahun 2008 (Juni), jumlah pasangan pengantin baru di Lamongan mencapai jumlah 5.228 pasangan. Sebanyak 18,05 persen atau 944 pasangan menikah pada usia terlalu muda yakni di bawah 20 tahun.

Pada April tahun lalu peserta KB aktif tercatat 218.198 orang, sebagian besar akseptor (peserta) KB memilih KB suntik sebanyak 5.886. Peserta KB pria dengan metode vasektomi atau medis operasi pria (MOP) dengan cara mengikat saluran sperma pria hanya diikuti dua orang. "Tingkat efektivitas MOP atau vasektomi paling tinggi dibanding jenis alat kontrasepsi KB yang lain. Namun karena masih adanya kekhawatiran dan pemahaman yang salah, KB jenis ini kurang diminati," ujar Hari.

Kawasan Selatan, Wajah Ketakberdayaan

KAWASAN selatan Pulau Jawa adalah sebuah ironi. Punya potensi sumber daya alam luar biasa melimpah, tetapi malah jadi potret kawasan tertinggal dan miskin. Tak heran, mewacanakan utara dan selatan Jawa ibarat langit dan bumi.

Seperti geososio dunia yang membagi utara sebagai dunia maju dan selatan sebagai dunia berkembang, Jawa juga memperlihatkan disparitas yang sama. Pantai utara (pantura) ibarat tanah impian. Beragam kegiatan terkonsentrasi di kawasan itu. Pembangunan fisik terus tumbuh. Fasilitas dan infrastruktur selalu diperhatikan. Jalan lintas penghubung tampak lebih lebar. Fasilitas seperti hotel, rumah makan, pengisian bahan bakar lebih lengkap.

Tetapi, disparitas amat terasa di kawasan pantai selatan (pansela) yang membentang di 22 kabupaten, mulai Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Canjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.

Memandangi bentangan kawasan selatan yang mencolok adalah hutan rimbun dan kesunyian. Kondisi infrastruktur minim. Jalan-jalan, walau sekelas jalan nasional, pun lebih sempit. Faktor-faktor inilah yang membuat aksesibilitas masyarakat begitu rendah. Pembangunan fisik bergerak lamban.

Ketimpangan wilayah

Akibat prasarana dan sarana yang serba minim itulah, kemajuan ekonomi di selatan jauh tertinggal. Ekonomi Jawa barangkali 70-80 persen dibangun di pantura. Pakar statistik dari ITS Surabaya, Kresnayana Yahya, memperkirakan, untuk wilayah Jatim saja, kawasan utara mengelola uang Rp 250 triliun dari sektor usaha nonpertanian, sedangkan kawasan selatan hanya mengelola Rp 56 triliun.

Contoh lain, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) kabupaten/kota di kawasan selatan Jatim lebih kecil dibandingkan dengan di utara. Rata-rata PDRB kota/kabupaten di selatan Rp 1,5 triliun-Rp 3,5 triliun. Bandingkan dengan PDRB kota/kabupaten di pantura yang Rp 3 triliun hingga Rp 10 triliun. Bahkan jika dikaitkan secara nasional, PDRB kawasan selatan seluruh Indonesia hanya 10 persen. Bandingkan dengan kawasan utara yang mencapai hampir 90 persen. Ketimpangan juga terlihat dalam kontribusi ekonomi. Kawasan selatan menyumbang hanya 10 persen, selebihnya peran pantura.

Ini sungguh tak logis. Apalagi, kawasan selatan sebagian besar merupakan hamparan lahan pertanian dan perkebunan yang produktif. Kalaupun ada lahan tandus atau karst justru menjadi sumber bahan tambang semisal marmer dan onyx di Tulung Agung atau emas di Cikotok yang selama ini juga sudah dikuras dipasarkan di pantura.

Yang paling mencolok adalah potensi bahari, khususnya sektor kelautan dan pariwisata. Ketika Laut Jawa over fishing, perairan selatan Jawa ibarat surga bagi nelayan. Bayangkan, di Jatim, dari potensi perairan selatan 590.020 ton per tahun, yang tergarap baru 197.640 ton. Runyamnya lagi, dari produksi ikan 453.034 ton per tahun di Jatim, kontribusi pansela hanya 12,12 persen. Di Banten, pemanfaatan sektor kelautan 117.170 ton/tahun (2002), padahal potensi di perairan selatannya 656.000 ton.

Dengan potensi tersebut, semestinya pusat-pusat perikanan dan pelabuhan, seperti Palabuhanratu (Sukabumi), Cilacap, Prigi (Trenggalek), Sendangbiru (Malang), Puger (Jember), Muncar (Banyuwangi), bisa menjadi pelabuhan (ikan), menyaingi Muara Angke di Jakarta, Tegal, atau Brondong di Lamongan.

Potensi wisata bahari yang elok juga menanti penggarapan serius. Dengan kontur alam yang menawan, pantai-pantai di selatan ibarat primadona. Bila digarap serius, dari Ujungkulon (Banten), Palabuhanratu-Pangandaran (Jabar), Parangtritis (Yogyakarta), hingga Plengkung (Banyuwangi) bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang menggiurkan. Bahkan bisa dipadukan dengan wisata goa-goa purba yang tersebar terutama di perbatasan Jateng-Jatim. (kom)

Pelabuhan Muncar: Produsen Ikan Tanpa Jeda

KETERTINGGALAN seolah identik dengan kondisi di Pulau Jawa bagian selatan. Pembangunan infrastruktur yang belum optimal membuat kawasan ini sulit berkembang. Padahal, potensi perikanan dan pariwisata yang terdapat di balik citra negatif itu bagaikan permata yang belum terasah.

Jawa Timur bagian selatan memiliki beberapa tempat pelelangan ikan dan pelabuhan laut yang mampu menggerakkan roda perekonomian. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar di Kabupaten Banyuwangi boleh dibilang yang paling menonjol.

Berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, PPP Muncar merupakan tempat pertemuan arus Laut Jawa dari arah utara dan Samudra Hindia melalui arah selatan. Kondisi tersebut menguntungkan karena para nelayan di Kecamatan Muncar tidak terpengaruh gelombang besar yang disebabkan baik angin barat maupun angin timur. Mereka hanya berhenti melaut saat bulan purnama tiba selama 7 hari hingga 10 hari.

”Pada saat seperti itu jarang sekali ada ikan. Kami lebih memilih memperbaiki alat penangkap ikan dan kapal yang rusak,” kata Iksan (41), salah seorang nelayan, Sabtu (25/4). Setelah waktu libur usai, nelayan kembali berburu ikan laut. Lemuru, tongkol, salem, dan layang sebagai bahan dasar pembuatan ikan kaleng menjadi hasil laut andalan di perairan Muncar.

Pada saat paceklik tangkapan, seperti yang terjadi pada periode Januari-April, nelayan masih bisa memasok ikan-ikan itu ke puluhan cold storage (tempat pendinginan) di Muncar dan sekitarnya. Siswanto, pekerja di tempat pendinginan Usaha Dagang Piala Indah, menyebutkan, masih bisa mendapatkan pasokan 8-10 ton ikan lemuru, tongkol, salem, dan layang per hari selama masa paceklik.

Penurunan jumlah hingga 30 persen daripada saat panen tangkapan juga tak membuat para pengusaha tempat pendinginan berhenti mengekspor ikan lemuru kelas satu ke Jepang dan Thailand. ”Kalau pada saat musim panen Juni-November, kami bisa mengekspor ikan lemuru hingga tujuh kontainer (isi per kontainer 24 ton),” ungkap Siswanto.

Dengan harga jual Rp 4.500 per kilogram, pengusaha tempat pendinginan dapat meraup pendapatan kotor hingga Rp 300 juta per bulan, untuk penjualan 200 ton ikan lemuru. Omzet bisa meningkat tiga kali lipat saat berlangsung panen tangkapan.

Usaha tempat pendinginan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan warga. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Cold Storage Muncar, Jafar, 26 tempat pendinginan rata-rata mempekerjakan 70 laki-laki dan perempuan. ”Ini membuat warga Muncar jarang yang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” ujarnya.

Potensi itu tentu saja dapat makin berkembang jika program pengembangan wilayah melalui pembangunan Jalur Lintas Selatan yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tujuh tahun silam tuntas. Kian lunturnya embel-embel pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia timur menunjukkan betapa lambatnya perkembangan Muncar. Departemen Kelautan dan Perikanan pun hanya memberi Muncar status sebagai PPP alias pelabuhan perikanan tipe C (kelas II).

Jumlah ikan yang didaratkan di PPP Muncar masih tertinggal dari beberapa pelabuhan perikanan, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan (Sumatera Utara), PPS Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong (Lamongan, Jawa Timur), dan PPN Prigi (Trenggalek, Jawa Timur).

Kisah diakronis produksi ikan di perairan Muncar dulu dan sekarang dapat dijelaskan Iksan (52), nelayan veteran yang memutuskan tak lagi mencari nafkah di lautan, sebagaimana dulu dilakukannya saat otot-otot lengannya masih kencang.

Pada saat krisis moneter 1998, ungkap Iksan, harga ikan lemuru sebagai bahan baku produk sarden kalengan yang paling dicari nelayan Rp 700 per kilogram. Ini sama dengan harga solar Rp 700 per liter waktu itu.

Kini, 11 tahun kemudian, semenjak dua kali kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga lemuru Rp 1.500 per kilogram, padahal harga solar sudah Rp 4.500 per liter. Ini berarti nilai tukar lemuru merosot terhadap BBM. BBM yang harganya diatur negara dan secara faktual menentukan harga barang konsumsi apa pun sebenarnya telah bersikap kejam kepada nelayan seperti Iksan. Namun, karena kuatnya produksi ikan di Muncar, nelayan seperti Iksan, meski harus berpindah profesi, tetap pula bisa bertahan hidup.Iksan pun lantas dengan entengnya berkomentar bahwa keadaan dulu lebih enak daripada sekarang. Padahal, profil opini politik Iksan itu tampak mewakili sikap warga Muncar umumnya, yang sesungguhnya apolitis terhadap perubahan politik negara. ”Di sini dulu PDI-P (2004), sekarang Demokrat,” katanya. Iksan dulu buruh nelayan, dan kini belantik (pedagang) ikan.

Iksan, sebagai belantik modal kecil, saat ini dalam sehari rata-rata bisa membeli 50 ember ikan dari buruh nelayan perahu slerek. Harga satu ember Rp 22.000-Rp 25.000. Harga perahu slerek sebagai unit produksi terbesar di Muncar paling murah Rp 1,2 miliar dan mempekerjakan 70-an nelayan.

Di tengah laut, para buruh memiliki kesempatan mengumpulkan ikan tercecer yang tidak dimasukkan dalam perut perahu slerek. Slerek yang berupa sepasang perahu itu bisa menyimpan dalam perut kapalnya 10–15 ton ikan semalam perjalanan melaut, atau setara dengan Rp 45 juta–Rp 60 juta pendapatan kotor sehari. Ikan-ikan tangkapan tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam perut perahu, kadang tercecer dalam jaring. Sisa ikan ini boleh dikumpulkan awak slerek, yang akan menjadi penghasilan tambahan mereka setelah dijual kepada belantik seperti Iksan.

Meski Muncar dapat disebut sebagai pasar perikanan tertua di Jawa Timur, pola produksinya masih sama dibandingkan dua dekade lalu. Hampir tidak ada modernisasi cara tangkap. Jalur lintas selatan Jawa yang sebentar lagi direalisasikan dan diyakini bakal memecahkan problem isolasi wilayah selatan Jawa, termasuk Muncar, mudah-mudahan bisa mendorong modernisasi produksi itu. (kom)

Pelabuhan Muncar: Produsen Ikan Tanpa Jeda

KETERTINGGALAN seolah identik dengan kondisi di Pulau Jawa bagian selatan. Pembangunan infrastruktur yang belum optimal membuat kawasan ini sulit berkembang. Padahal, potensi perikanan dan pariwisata yang terdapat di balik citra negatif itu bagaikan permata yang belum terasah.

Jawa Timur bagian selatan memiliki beberapa tempat pelelangan ikan dan pelabuhan laut yang mampu menggerakkan roda perekonomian. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar di Kabupaten Banyuwangi boleh dibilang yang paling menonjol.

Berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, PPP Muncar merupakan tempat pertemuan arus Laut Jawa dari arah utara dan Samudra Hindia melalui arah selatan. Kondisi tersebut menguntungkan karena para nelayan di Kecamatan Muncar tidak terpengaruh gelombang besar yang disebabkan baik angin barat maupun angin timur. Mereka hanya berhenti melaut saat bulan purnama tiba selama 7 hari hingga 10 hari.

”Pada saat seperti itu jarang sekali ada ikan. Kami lebih memilih memperbaiki alat penangkap ikan dan kapal yang rusak,” kata Iksan (41), salah seorang nelayan, Sabtu (25/4). Setelah waktu libur usai, nelayan kembali berburu ikan laut. Lemuru, tongkol, salem, dan layang sebagai bahan dasar pembuatan ikan kaleng menjadi hasil laut andalan di perairan Muncar.

Pada saat paceklik tangkapan, seperti yang terjadi pada periode Januari-April, nelayan masih bisa memasok ikan-ikan itu ke puluhan cold storage (tempat pendinginan) di Muncar dan sekitarnya. Siswanto, pekerja di tempat pendinginan Usaha Dagang Piala Indah, menyebutkan, masih bisa mendapatkan pasokan 8-10 ton ikan lemuru, tongkol, salem, dan layang per hari selama masa paceklik.

Penurunan jumlah hingga 30 persen daripada saat panen tangkapan juga tak membuat para pengusaha tempat pendinginan berhenti mengekspor ikan lemuru kelas satu ke Jepang dan Thailand. ”Kalau pada saat musim panen Juni-November, kami bisa mengekspor ikan lemuru hingga tujuh kontainer (isi per kontainer 24 ton),” ungkap Siswanto.

Dengan harga jual Rp 4.500 per kilogram, pengusaha tempat pendinginan dapat meraup pendapatan kotor hingga Rp 300 juta per bulan, untuk penjualan 200 ton ikan lemuru. Omzet bisa meningkat tiga kali lipat saat berlangsung panen tangkapan.

Usaha tempat pendinginan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan warga. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Cold Storage Muncar, Jafar, 26 tempat pendinginan rata-rata mempekerjakan 70 laki-laki dan perempuan. ”Ini membuat warga Muncar jarang yang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” ujarnya.

Potensi itu tentu saja dapat makin berkembang jika program pengembangan wilayah melalui pembangunan Jalur Lintas Selatan yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tujuh tahun silam tuntas. Kian lunturnya embel-embel pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia timur menunjukkan betapa lambatnya perkembangan Muncar. Departemen Kelautan dan Perikanan pun hanya memberi Muncar status sebagai PPP alias pelabuhan perikanan tipe C (kelas II).

Jumlah ikan yang didaratkan di PPP Muncar masih tertinggal dari beberapa pelabuhan perikanan, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan (Sumatera Utara), PPS Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong (Lamongan, Jawa Timur), dan PPN Prigi (Trenggalek, Jawa Timur).

Kisah diakronis produksi ikan di perairan Muncar dulu dan sekarang dapat dijelaskan Iksan (52), nelayan veteran yang memutuskan tak lagi mencari nafkah di lautan, sebagaimana dulu dilakukannya saat otot-otot lengannya masih kencang.

Pada saat krisis moneter 1998, ungkap Iksan, harga ikan lemuru sebagai bahan baku produk sarden kalengan yang paling dicari nelayan Rp 700 per kilogram. Ini sama dengan harga solar Rp 700 per liter waktu itu.

Kini, 11 tahun kemudian, semenjak dua kali kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga lemuru Rp 1.500 per kilogram, padahal harga solar sudah Rp 4.500 per liter. Ini berarti nilai tukar lemuru merosot terhadap BBM. BBM yang harganya diatur negara dan secara faktual menentukan harga barang konsumsi apa pun sebenarnya telah bersikap kejam kepada nelayan seperti Iksan. Namun, karena kuatnya produksi ikan di Muncar, nelayan seperti Iksan, meski harus berpindah profesi, tetap pula bisa bertahan hidup.Iksan pun lantas dengan entengnya berkomentar bahwa keadaan dulu lebih enak daripada sekarang. Padahal, profil opini politik Iksan itu tampak mewakili sikap warga Muncar umumnya, yang sesungguhnya apolitis terhadap perubahan politik negara. ”Di sini dulu PDI-P (2004), sekarang Demokrat,” katanya. Iksan dulu buruh nelayan, dan kini belantik (pedagang) ikan.

Iksan, sebagai belantik modal kecil, saat ini dalam sehari rata-rata bisa membeli 50 ember ikan dari buruh nelayan perahu slerek. Harga satu ember Rp 22.000-Rp 25.000. Harga perahu slerek sebagai unit produksi terbesar di Muncar paling murah Rp 1,2 miliar dan mempekerjakan 70-an nelayan.

Di tengah laut, para buruh memiliki kesempatan mengumpulkan ikan tercecer yang tidak dimasukkan dalam perut perahu slerek. Slerek yang berupa sepasang perahu itu bisa menyimpan dalam perut kapalnya 10–15 ton ikan semalam perjalanan melaut, atau setara dengan Rp 45 juta–Rp 60 juta pendapatan kotor sehari. Ikan-ikan tangkapan tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam perut perahu, kadang tercecer dalam jaring. Sisa ikan ini boleh dikumpulkan awak slerek, yang akan menjadi penghasilan tambahan mereka setelah dijual kepada belantik seperti Iksan.

Meski Muncar dapat disebut sebagai pasar perikanan tertua di Jawa Timur, pola produksinya masih sama dibandingkan dua dekade lalu. Hampir tidak ada modernisasi cara tangkap. Jalur lintas selatan Jawa yang sebentar lagi direalisasikan dan diyakini bakal memecahkan problem isolasi wilayah selatan Jawa, termasuk Muncar, mudah-mudahan bisa mendorong modernisasi produksi itu. (kom)

Percintaan Luc dan Ellie di Alas Purwo

APA jadinya jika cinta dua sejoli menyatu dengan cinta pada perikehidupan alam liar? Jawabnya: kenekatan pasangan Luc dan Ellie di pantai sunyi Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, yang terkenal angker itu.

Kami mengenal keduanya saat mereka minta tumpangan pada Mazda double cabin yang kami gunakan, Minggu (26/4) pukul 14.00 di pos penjagaan Pancur, Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

”Saya sudah tidur di pinggir pantai dua hari. Kami bikin api dan masak mi. Kami mau coba ke Plengkung untuk surfing,” kata Luc (23), anak muda yang mengaku dari London dan baru saja menggelandang di Pulau Dewata selama sepekan bersama istrinya, Ellie, asal Afrika Selatan.

Alam asli, liar, tapi berbiaya murah; itulah obsesi dan cara pendekatan Luc dan Ellie van der Walt (21) akan ”dunia” mereka. Demi menghemat biaya pula, tiga hari sebelumnya sejoli itu memilih menyeberang dengan feri dari Gilimanuk, Bali, ke Ketapang, Banyuwangi.

Masalah sebenarnya sudah timbul menjelang masuk Hutan Purwo, saat kami melewati pos penjagaan pertama Rowobendo. Margo, penjaga tiket, bertanya, ”Mau berwisata atau mencari bahan berita, Mas. Kalau mencari bahan berita, tidak boleh. Kalau berwisata, boleh masuk.”

”Kami pilih berwisata saja, Mas Margo,” jawab kami buru-buru. ”Ya, silakan. Soalnya kalau mau meliput harus bawa simaksi, surat izin masuk kawasan konservasi,” kata Margo sopan sekali. Kawasan Taman Nasional Alas Purwo meliputi luas areal sekitar 43.420 hektar (ha) dan hampir 40 persen merupakan hutan bambu.

Tipe vegetasi utamanya hutan hujan tropis dataran rendah dan terdapat mamalia besar, banteng. Sedangkan mamalia kecil antara lain rusa, kijang, babi hutan, macan tutul, dan kera. Jenis burung yang sering dijumpai: ayam hutan, beo, kangkareng, jalak, puter, dan ketilang. Rombongan ekspedisi bahkan bersua dengan kijang, rombongan merak, lutung, monyet, serta puluhan rase.

Margo menerangkan, dari Pos Pancur—yaitu pos selanjutnya yang berjarak sekitar 8 kilometer—mobil dan motor tidak boleh masuk kecuali harus menyewa mobil pengelola kawasan itu, Rp 130.000 per mobil.

Di Pancur, pos kedua, inilah Luc dan Ellie bergabung. Keduanya rela terguncang-guncang di bak belakang sampai di Plengkung, pantai yang melengkung, dan ternyata amat sangat populer bagi kalangan peselancar dunia dengan sebutan G-Land. Disebut G-Land karena pantainya melengkung mirip huruf G.

Konon di G-Land inilah gelombang besar terhimpun dan gelombang panjang bergulung bertalu-talu. Inilah satu dari empat tempat serupa di dunia yang masuk kategori ”impian” bagi peselancar sejagat. ”Memang, Pak, Plengkung ini sangat populer. Lihat saja di internet,” kata Nanang, petugas jaga Taman Nasional Alas Purwo di Pos Pancur.

Persoalan mendadak jadi kompleks. Bayangkan, tempat paling favorit bagi peselancar sejagat itu ternyata ada di dalam Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Istilah taman nasional bagi sebagian besar penduduk pedesaan adalah teror karena beberapa yang terjadi di Indonesia, begitu satu kawasan dinyatakan sebagai taman nasional, kawasan itu steril dari penduduk, aktivitas apa pun. Petani pencari rumput pun harus menyingkir dari sana.

Namun, di Alas Purwo, taman nasional itu ”menyewakan” kepada empat investor untuk membangun cottage atau resor, yaitu Plengkung Indah Wisata alias Joyo’s Camp, Wanasasi Pramita Ananta atau Bobby’s Camp, Wana Wisata Alam Hayati (WWAH) alias Raymond’s Camp, dan Kenari Wisata alias Tiger’s Camp.

”Kontrak mereka 20 tahun untuk kawasan antara 2 hektar sampai 5 hektar. Kalau mereka melanggar, seperti salah satu resor, ya langsung dicabut. Tapi ini urusan orang atas, Mas,” kata salah satu petugas lapangan.

Masalah kedua, Luc dan Ellie adalah backpacker, pelancong miskin yang langsung mundur begitu ditodong tarif cottage Raymond’s Camp alias WWAH 45 dollar AS per malam. ”Itu terlalu mahal. Itu untuk orang kaya,” begitu gerutu Luc.

Masalah ketiga: inilah kontradiksinya: sedikitnya 40 goa karst di Alas Purwo ini adalah kawasan sakral, lahan untuk bersemadi bagi pencinta selancar batin sejak zaman Majapahit. Nanang, anggota staf taman nasional itu, menyebut goa-goa tersebut adalah tempat bertapa para ”peselancar batin”.

”Kebetulan yang banyak orang Jawa dan orang lokal, Mas,” kata Nanang sambil menyebutkan sejumlah nama pejabat dan tokoh masyarakat yang ternyata pernah bertapa, antara lain di Goa Mangreng, Padepokan, Basori, Mayangkara, Istana, dan Goa Haji.

Karena biaya menginap tak terjangkau itulah Luc dan Ellie duduk muram di karang pantai, beberapa meter dari cottage WWAH tadi. Di belakang mereka, beberapa orang dari WWAH menjual hotdog dan roti bakar lengkap dengan pemanggang listriknya di sana. Mereka juga menyediakan bir.

Luc hanya mengelus-elus kaki istrinya yang bentol di mana-mana karena gigitan nyamuk. ”Saya ini pelukis dan pematung. Saya hanya ingin eksplor, eksplor mencari tempat-tempat sunyi dan liar,” kata Luc yang kumisnya mengingatkan pada tokoh perompak mbeling Johnny Depp dalam Pirates of The Caribbean.

Setiba dari Bali, Luc dan Ellie sudah menginap di Alas Purwo, benar-benar tidur di alam terbuka, pinggir hutan yang berbatas laut, hanya mengandalkan sleeping bag. Pasangan suami-istri belia itu tidur di Pantai Triangulasi, tak jauh dari Pos Pancur. Di sekitar mereka berwisata ”ala Tarzan” itu, puluhan turis asing yang berduit minum bir dan bercengkerama menunggu gelombang pasang. ”Oke, oke. Kami ikut balik saja ke Pos Pancur. Kami bisa diantar ke goa-goa tempat bertapa? Kami mungkin akan tidur di sana,” kata Luc dan Ellie.

”Baik, malam ini saya akan cerita tentang goa-goa dan para pertapa itu. Silakan ke warung dulu,” kata Nanang menghibur Luc dan Ellie yang gagal menikmati ombak Plengkung seperti turis bule lain.… (kom)

Mensos Anjurkan Warga Terima Tawaran Lapindo

HARAPAN sekitar 1.400 warga pemilik bukti kepemilikan tanah letter C dan petok D agar Lapindo membayar uang muka 20 persen dan sisa ganti rugi 80 persen sulit terwujud. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah bahkan mengharapkan warga pemilik letter C dan petok D mengambil tawaran cash and resettlement PT Minarak Lapindo Jaya.

"Saya berharap saudara-saudara (korban lumpur Lapindo) yang berjumlah 1.400 tersebut menerima skim cash and resettlement yang ditawarkan Lapindo. Dari total sekitar 4.400 berkas letter C dan petok D, 3.000 berkas sudah selesai diproses dan tinggal 1.400 berkas yang belum terselesaikan," ujarnya di sela pertemuan Dewan Pengarah di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (28/4).

Menurut Bachtiar, penyelesaian pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo sudah berjalan melalui berbagai skema. Untuk pembayaran ganti rugi tanah bersertifikat telah berjalan dengan pembayaran Rp 15 juta per bulan. Sedangkan pembayaran ganti rugi warga pemilil letter C dan petok D dengan pemberian uang muka 20 persen dan sisanya, sebesar 80 persen, dibayar melalui penggantian tanah.

Tak mungkin dilakukan

Senada dengan Bachtiar, Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso mengatakan, bukti kepemilikan tanah letter C dan peto k D hanya bisa disertifikasikan apabila tanah dapat diukur. Padahal proses sertifikasi tanah sulit karena realitas tanah sekarang telah terendam lumpur.

Penyelesaian pembayaran tanah yang dilengkapi letter C dan petok D tetap dalam bentuk cash and resettlement. "Salah satu solusi adalah, pemerintah memberikan fasilitas perbankan kepada Lapindo untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah," ujar Wien.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berniat mempertemukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) d an PT Minarak Lapindo Jaya terkait munculnya perbedaan persepsi tentang pengakuan surat tanah letter C dan petok D. Ketua BPN Joyo Winoto menganggap letter C dan petok D memiliki prinsip dasar sama dengan sertifikat, namun pihak Lapindo menganggap hal te rsebut berbeda.

Menyikapi pernyataan BPN, Soekarwo bahkan meminta BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi warga kurban lumpur Lapindo dengan kepemilikan surat berupa letter C dan Petok D. Dengan demikian, PT Minarak Lapindo Jaya diharapkan segera memberikan ganti rugi tanah.

Tetap menolak

Sementara itu, korban lumpur Lapindo dengan berkas kepemilikan tanah berupa letter C dan pethok D menolak tawaran cash and resettlement PT Minarak Lapindo Jaya. Warga tetap menginginkan skema pembayaran uang muka 20 persen dan sisa ganti rugi 80 persen seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Kami mendapat penjelasan dari Badan Pertanahan Nasional bila letter C dan pethok D dapat dijadikan akta jual beli. Oleh karena itu, kami tetap menolak tawaran cash and restlement dari Lapindo. Kami minta agar ganti rugi diberikan seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2008 karena di dalam Perpres tidak diatur soal cash and restlement, kata Wakil Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Rekorlap) Pitanto.

Korban lumpur di Pasar Porong Baru sudah mulai mendirikan barak darurat di lahan relokasi di Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, sejak Minggu (26/4). Mereka membeli lahan relokasi seluas 10 hek tar tersebut setelah menerima uang muka ganti rugi 20 persen dari Minarak. Bila barak tersebut selesai dibangun, sekitar 2.000 jiwa korban lumpur di Pasar Porong Baru akan pindah dan menempati lahan relokasi itu. (kom)

Gubernur Jatim Tertibkan Penambangan Pasir dan Batu

GUBERNUR Jawa Timur Soekarwo segera mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor 123 Tahun 2007 tentang penambangan galian C atau penambangan pasir dan batu. Pasalnya, penambangan pasir dan batu yang hanya didominasi pemodal besar merusak lingkungan dan tak memberikan kesempatan usaha bagi penambang tradisional.

"Faktanya, penambangan pasir dan batu saat ini ada yang berizin dan tak berizin. Yang mendapatkan izin silahkan melakukan penambangan lagi tetapi harus berpola inti dan plasma, yaitu membina lingkungan sekitar," ucap Soekarwo, Selasa (28/4) di Surabaya.

Penambangan pasir dan batu selama ini secara empirik mengakibatkan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah. Selain itu, banyak penambangan dilakukan secara liar oleh pemodal besar tanpa melakukan evaluasi kelestarian lingkungan. (kom)

Menyusuri Goa Pelarian Orang-orang PKI

MOBIL yang dibawa tim Ekspedisi Susur Selatan Jawa 2009 Harian Kompas, berkelok melintasi perbukitan gamping yang tandus. Sisi kiri dan kanan yang dilintasi hanya terlihat pohon jati dan waru. Rumah warga yang sederhana dan bersahaja terasa kontras dengan kerasnya suasana bukit. Terus menuju selatan Blitar, Jawa Timur, jalan semakin menyempit.

Di bawah bukit kecil terdapat sebuah goa yang dinamai Mbultuk tepatnya di Desa Tumpak Kepah, Bakung, Blitar Selatan. Goa ini sangat fenomenal karena mengingatkan semua orang akan kisah pelarian orang-orang PKI. Goa tersebut pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian para aktivis, simpatisan dan orang-orang yang dituduh PKI.

Dan tempat ini kian ramai ketika tahun 1968 disisir oleh tentara yang menggelar operasi penumpasan sisa-sisa G 30 S/PKI, yang dikenal sebagai Operasi Trisula. Tim sebelumnya berdiskusi dengan para sepuh di desa setempat untuk menggali kembali kisah goa.

Mbah Gimo (70) menceritakan bahwa dia ingat dulu di goa ini banyak didatangi tentara. "Sebenarnya warga tidak tahu menahu kalau ada orang-orang PKI di dalam goa, dan saya ingat banyak tentara bergerak mengepung goa," terangnya.

Dengan latar ingatan pelajaran sejarah serta cerita Mbah Gimo itulah, dua anggota tim ekspedisi dengan ditemani pemandu mencoba memasuki goa. Kamar Goa Tim perlahan memasuki mulut goa dengan berendam di sungai sedalam 1 meter. Cahaya matahari perlahan hilang berganti dengan cahaya petromaks yang diusung dua orang pemandu yaitu Yani dan Purwoto.

Bagaimana para pelarian orang-orang PKI yang bersembunyi kemudian lari di dalam goa terus membayangi tim yang perlahan tapi pasti menyusuri goa. Pertama masuk, terpaksa membungkuk karena dihadapkan dengan langit goa yang sangat rendah. Penyusuran goa harus berhati-hati karena stalaktit dan dinding goa yang tajam. Sekilas pemandangan dari luar yang biasa saja sontak berubah ketika sudah masuk ke dalam goa sejauh 500 meter.

Ternyata aliran sungai dalam goa bergerak tenang. Beberapa kali dikecohi dengan suara riak air yang jatuh di sela sebuah chamber atau kamar yang dihiasi daratan. Dalam goa banyak terdapat chamber yang sangat luas bahkan bisa diisi 200 orang. Di chamber ada daratan yang benar-benar kering dan ada yang sedikit basah oleh aliran air sungai di goa.

Terbersit di kepala, di ruang ini kah orang-orang PKI dulu istirahat, duduk maupun tiduran? Purwoto sambil bercerita tentang keadaan goa. Dia mencatat lebih dari sepuluh jenis stalaktit dan stalakmit yang telah diberi nama dan rata-rata dengan ukuran besar dan bentuk yang unik dan khas. "Sampai batu Sangga Buana saya perkirakan bisa mencapai sejauh 1,5 kilometer ke dalam goa dan bisa tembus ke Desa Sidomulya," terangnya.

Potensi Wisata Sejarah silam Tumpak Kepuh dengan Goa Mbultuk memang suram. Tapi kini pemerintah setempat mengubahnya menjadi potensi wisata. Goa ini mulai dikembangkan menjadi wahana wisata petualangan susur goa.

Yani menyebutkan, saat hari libur kawasan ini terutama di mulut goa sangat ramai. Para pengunjung biasanya mandi di sungai yang keluar dari mulut goa. "Kalau ada yang mau masuk warga sudah menyiapkan para pemandu yang mengantar," ujarnya.

Jasa para pemandu susur goa menjadi sumber pundi uang menggiurkan di sela-sela bekerja sebagai petani di tanah yang tandus. Hal itu yang diakui Yani dan Purwoto yang juga sebagai petani dan sesekali mencari ikan di laut. Tidak jauh dari goa adalah pesisir pantai yang rencananya terhubung dengan pembangunan jalur lintas selatan. Dan tentu membuka peluang meningkatnya jumlah kunjungan wisata di tanah yang tandus ini. (kom)