Rakerda IMI Jatim Rekomendasi Ingatkan PP tentang UU Keolahragaan

Surabaya: IMI Jatim akan mengingatkan PP untuk mengubah AD/ART IMI tentang pembentukan Pengcab di tingkat Kodya dan Kabupaten. Warning ini sehubungan terbitnya UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Demikian rekomendasi yang disepakati peserta Rakerda IMI Jatim 2008 di Hotel Utami, Surabaya, Sabtu (23/2).

"PP perlu diingatkan untuk menerbitkan PO untuk mengantisipasi Pasal 35 dalam UU Keolahragaan Nasional. Sebab jika ada oknum-oknum iseng yang tertarik untuk menumpangi pasal 35 tersebut, saya yakin ritme organisasi IMI Pusat dan daerah akan rancuh," kata Ketua Bidang Organisasi IMI Jatim, Drs. Achmad suparto seusai memimpin Sidang Komisi A Bidang Organisasi Rakerda IMI Jatim.

Menurut dia, alternatif utama untuk mengantisipasi UU Keolahragaan tsb dengan menyempurnakan AD/ART IMI. Karena perubahan dan penyempurnaan AD/ART hanya bisa dilakukan lewat Munas, maka sikap antispasi yang bisa dilakukan PP hanyalah dengan menerbitkan PO (Peraturan Organisasi). Dan, IMI Jatim berharap PO tersebut disahkan pada Rakernas yang diselenggarakan 1 Maret 2008 mendatang.

Selain tentang rekomendasi untuk penerbitan PO tsb, Sidang Komisi A dikatakan Suparta, juga melahirkan beberapa rekomendasi lain yang perlu dilakukan IMI jatim pada periode kerja tahun 2008. Sehingga periode akhir pengabdian kepengurusan yang dipimpin H. Anton H. Abdullah menjadi sempurna dalam melakukan pembenahan keorganisasian.

Beberapa rekomendasi itu antara lain pembaruan kerjasama IMI Jatim dan Polri serta instansi lain perlu dilakukan, sehingga selama tahun 2008 tidak ada penyelenggaraan kegiatan otomotif yang tanpa seizin IMI Jatim sebagaimana yang banyak dilakukan para ATPM di jatim. Selain itu, inventarisasi asset yang dimiliki IMI Jatim dilakukan secara transparan pada klub anggota, optimalisasi pembuataan database keanggotaan pengda, penyempurnaan sistem sosialisasi AD/ART atau pun hasil rapat organisasi, pembentukan badan pengawas organisasi daerah (POD) IMI Jatim, bekerjasama dengan bidang olahraga dalam penentuan atlit berprestasi. Juga, melakukan kajian dan menyusun standarisasi kinerja organisasi agar konsep dasar kinerja IMI jatim dapat dilanjutkan oleh kepengurusan pengganti.

Sedangkan dari Sidang Komisi B Bidang keolahragaan yang dipimpin oleh Ketua Bidang Olahraga Bambang Haribowo didampingi Kasi Roda Dua Franky Laurens, berlangsung sedikit panas. Salah satu berkaitan dengan masuknya kalender PP IMI tentang INDOPRIX yang diselenggarakan 27 April di park Sirkuit Surabaya.

Pangkal peletupnya, karena tanggal penelenggaraan INDOPRIX tsb dengan seenaknya diubah oleh PP, sehingga bertumbukan dengan kalender kegiatan balap motor yang digelar Jatim Automotive Club di Pacitan dan even yang digulirkan PamorAutomotive Club di Kediri. "PP kok gak pernah berubah dalam berorganisasi. Seenaknya saja memaju dan memundurkan jadwal evennya. Padahal sebagai induk organisasi, seharusnya PP itu tahu diri dong," kata Ketua Harian Jatim Automotive Club, Chrisnadi.

Selain itu, Chrisnadi juga mempertanyakan tentang kebijakan PP dalam penyelenggaraan INDOPRIX selama ini yang melanggar AD/ART. Dalam buku pedoman kerja itu yang berhak menggelar even adalah klub atau promotor yang kapabel, tapi penyelenggaraan INDOPRIX selama ini digelar sendiri oleh PP. Sehingga semua sponsor dikelola oleh PP. Kritik lainnya juga dalam penyelenggaraan Supercross pada tahun ini.

"Kalau PP saja gak bisa melaksanakan isi AD/ART seperti yang selama ini terjadi, saya yakin sampai kapanpun tidak bakal ada pengda ataupun klub yang mampu melaksanakan," ujarnya.

Dalam Rakerda yang dihadiri 65 utusan klub itu, juga berhasil disusun kalender sementara kegiatan olahraga yang meliputi penyelenggaraan balap motor, trialgame, dragbike, time rally, motocross, dan grastrack. Sedangkan kalender gokart dan slalom test belum tercatat.

"Dalam Rakerda ini memang kalender sementara sudah disusun, tapi kepastian penyelenggaraan kalender tersebut bergantung pada kesiapan masing-masing klub pemilik jadwal dalam memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan even. Jika mereka tidak mampu, maka kalender akan di drop dan tanggal yang dibooking diberikan pada klub lain," kata Bambang Haribowo.

Sedangkan aturan baru dalam peneyelenggaraan kalender olahraga yang disepakati peserta adalah pembatasan 2 even balap motor dalam satu Kabupaten/ Kota dalam 1 tahun dengan tenggat waktu 5 bulan. ma

Sutradara AS sepakati kontrak

Para sutradara Hollywood memutuskan untuk menyepakati kontrak baru selama tiga tahun dengan berbagai studio.

Persatuan Sutradara Amerika, DGA, mengatakan kesepakatan baru dengan studio film dan TV mendapatkan persetujuan mayoritas dari anggotanya yang berjumlah 13.500 orang.

Kontrak tersebut berisi kesepakatan royalti dari download internet dan media digital lainnya.

Persetujuan ini membantu dimulainya kembali perundingan untuk mengatasi pemogokan 14 minggu penulis naskah Hollywood setelah mengalami kebuntuan dengan para bos studio.

'Preseden penting'

"Perolehan suara ini mewakili tingginya dukungan dan antusiasme anggota kami terhadap kontrak baru," kata ketua DGA Michael Apted.

"Kami mencatat sejumlah preseden penting bagi kelangsungan kehidupan kami di zaman digital."

Aliansi Produser Film dan Televisi memuji kesepakatan itu dengan mengatakannya sebagai bukti "terobosan pakta tenaga kerja media baru dapat dicapai tanpa pemogokan yang menyakitkan dan tidak ada gunanya."

Kontrak baru ini akan berlaku mulai tanggal 1 Juli, melibatkan para sutradara, asisten sutradara dan manajer produksi.

Penulis naskah Hollywood memutuskan menghentikan pemogokan minggu lalu, tetapi mereka masih dalam proses menyepakati kontrak baru secara resmi.

SBY Ijinkan Pungutan Hutan untuk Rehab

Jakarta:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membela peraturan pemerintah yang mengenakan pungutan pada penggunaan hutan lindung.

Presiden menegaskan dana yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk merehabilitasi hutan di Indonesia.

Kontroversi muncul setelah Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2008 meliputi aturan pungutan biaya bagi perusahaan yang memanfaatkan hutan lindung.

Usai rapat kabinet terbatas di departemen kehutanan hari ini, Presiden Yudhoyono menegaskan, penetapan tarif itu hanya diberikan kepada 13 perusahaan yang memiliki ijin memanfaatkan hutan lindung, tetapi tidak berarti pemerintah akan mengeluarkan ijin baru.

Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa peraturan itu justru menambah dana yang bisa digunakan untuk menyelamatkan hutan Indonesia.

Penegasan ini menjawab kritik kelompok pegiat lingkungan yang khawatir hutan lindung Indonesia akan dirusak sejalan dengan penerbitan peraturan pemerintah ini.

Wahana lingkungan hidup mencatat setiap tahun 2,7 juta hektar hutan di Indonesia dibabat, antara lain untuk perkebunan dan pembalakan.

Departemen Kehutanan mencatat hingga kini tiga belas perusahaan yang sudah mengantongi izin tersebut menggunakan lahan hutan lindung antara lain untuk menara jaringan telekomunikasi dan pertambangan.

PP no 2 ini menetapkan, penggunaan lahan hutan lindung akan dikenai pungutan Rp300 per meter persegi atau Rp3 juta rupiah per hektar per tahun. ma/bbc

Dhimam Abror: Media Massa Indonesia Sudah Kapitalis

Media massa perlu diatur?

Itu pasti menjadi pertanyaan yang tidak enak bagi kalangan praktisi media massa.

Tapi, pertanyaan itu tidak menyeruak secara tiba-tiba, sebab wajah media massa saat ini tampaknya memang sudah sangat berbeda dibanding era sebelumnya, demikian Ketua Umum PWI Jatim H Dhimam Abror Djuraid.
"Media massa sudah menjadi industri akibat masuknya modal atau kapital dalam industri media massa sejak era 1980-an," kata Dhimam Abror saat mengawali peran sebagai moderator dalam seminar "Membangun Relasi Media Massa dengan Dunia Usaha" yang digelar Fisip Unair Surabaya bersama Depkominfo RI, Senin, di Surabaya.

"Logika kapital itu berbeda dengan logika idealisme. Di era industri, media massa mengalami kemajuan teknologi dan juga kesejahteraan," katanya.

Namun, kata jurnalis senior itu, logika kapital menimbulkan persoalan mendasar yakni rendahnya profesionalisme dan ketaatan pada kode etik.

Pernyataan itu dibenarkan staf ahli Menkominfo Drs Henri Subiakto SH MA yang juga pakar komunikasi Unair Surabaya.

"Media massa saat ini bisa diperalat kapitalis akibat masuknya pemodal ke industri media," katanya.

Oleh karena itu, kata Ketua Dewan Pengawas LKBN ANTARA itu, perlu ada regulasi untuk industri media.

"Kalau kebebasan pers memang nggak perlu diatur, tapi industri media yang perlu diatur," katanya.

Menurut dia, regulasi untuk TV/radio sudah ada, tapi regulasi media cetak belum ada.

"Untuk lembaga penyiaran (TV/radio) tinggal penegakan hukum dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), sedangkan media cetak justru regulasinya yang nggak ada," katanya.

Bukan Isi

Senada dengan Henri, pengamat politik Unair Surabaya Daniel Sparringa PhD menilai media massa dalam 10 tahun terakhir memang menjadi bagian dari kekuasaan kapital.

"Dengan kapital, media massa menjadi lebih maju, tapi media massa juga dapat diperalat kapitalis untuk menghantam pemodal lain, menyerang pemerintah, dan menyakiti masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, katanya, media massa sekarang tidak bisa bersikap kritis kepada kapitalis, apalagi banyak media massa yang sudah melakukan usaha di luar media massa.

"Kasus lumpur Lapindo merupakan contoh yang menarik," katanya.

Pendapat senada juga diungkapkan pakar statistik ITS Surabaya Drs Krenayana Yahya MSc.

"Media sudah memiliki lembaga rangking sendiri dan usaha lain, sehingga independensinya dipertanyakan," katanya.

Oleh karena itu, katanya, perlu ada arahan atau undang-undang yang mengatur media massa.

"Tapi, yang diatur bukan content (isi), melainkan industrinya, misalnya batasan untuk industri media massa itu seperti apa saja," katanya.

Tidak jauh berbeda, pakar politik Unair Surabaya Priyatmoko MA juga mengatakan kedaulatan rupiah sudah merasuki industri media massa dengan masuknya kapitalis.

"Tapi, saya masih punya harapan untuk media massa, karena ada keragaman. Tidak semua media massa itu jelek," kata dosen Fisip Unair Surabaya itu.

Dalam kesempatan itu, pendiri Lembaga Konsumen Media (LKM) Sirikit Syah melontarkan perlunya pemerintah mengembangkan "media watch" seperti LKM untuk mengawasi media massa terkait masuknya para pemodal.

"Media watch itu perlu, tapi pemerintah harus ikut membiayai untuk keperluan operasionalnya," katanya. ma/antara

Menlu Inggris Telanjangi AS Dalam Penanganan Tersangka Teroris

Mentri LN Inggris David Miliband telah mengakui negaranya mengisi bahan bakar untuk dua pesawat Amerika yang membawa tersangka teroris ke tempat-tempat rahasia untuk di interogasi di negara ke tiga.

Miliband mengatakan kepada parlemen Inggris hari Kamis pengisian bahan bakar itu terjadi pada tahun 2002 di wilayah Inggris Diego Garcia. Dalam kedua kasus itu, Miliband mengatakan sebuah pesawat Amerika yang membawa seorang tahanan mengisi bahan bakar di sebuah pangkalan Amerika di pulau yang dikuasai Inggris di Samudra Hindia itu.

Ia juga mengatakan pejabat-pejabat Amerika tidak memberitahu Inggris mengenai penerbangan itu sampai baru-baru ini saja, dan bahwa pejabat-pejabat itu telah minta maaf.

Pemerintahan PM Gordon Brown dan Tony Blair yang digantikannya telah berkali-kali mengatakan mereka tidak tahu menahu kalau ada wilayah Inggris yang digunakan untuk mentransfer tersangka teroris.

PM Brown hari ini menyebut pengungkapan baru mengenai penerbangan Amerika itu masalah yang “sangat serius.” ma/VOA

Astro TV Terancam Denda Hingga Rp2 Triliun

Jakarta: PT Direct Vision, penyelenggara televisi berbayar Astro TV, terancam sanksi ganti rugi materil hingga Rp2 triliun jika terbukti melanggar pasal 16 dan pasal 19a Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

"Ganti rugi materil diberikan kepada empat perusahaan sejenis yang melaporkan bahwa Direct Vision memonopoli siaran Liga Inggris (EPL)," kata Ketua Tim Pemeriksa KPPU, Tri Anggraini, usai memeriksa Direct Vision di kantor KPPU, Jakarta, Jumat.

Menurut Anggraini, materi pemeriksaan yang berlangsung sekitar tiga jam hingga pukul 17.00 WIB itu menyangkut seputar izin penyelenggaraan siaran Direct Vision, keterkaitan kepemilikan saham Direct Vision dengan Astro Malaysia sebagai pemberi hak ekslusif siaran EPL di Indonesia.

"Kita juga meminta data-data pemasaran Direct Vision sebagai dasar untuk membuktikan klaim dari kompetitor yang menyatakan bahwa pelanggan pelapor berpindah ke layanan Astro setelah hak siaran EPL diperoleh," katanya.

Sejauh ini dalam pemeriksaan, Direct Vision masih kooperatif dengan memberikan dan menjelaskan data-data yang diminta soal perizinan dan data-data pelanggan, namun soal keterkaitan kepemilikan saham dengan Astro Malaysia belum mereka ungkapkan.

Kasus ini berawal dari laporan tiga operator TV berlanganan kepada KPPU pada 14 September 2007 yaitu Indovision, TelkomVision, dan Indosat Multimedia (IM2) bahwa Direct Vision diduga melakukan monopoli siaran Liga Inggris.

Operator kompetitor tersebut juga mengklaim akibat persaingan usaha tidak sehat itu kehilangan pelanggan sekitar 50.000 setiap bulan.

Tri melanjutkan, terus mengumpulkan bukti-bukti termasuk memanggil saksi ahli, selain juga memanggil terlapor lainnya yaitu Astro Malaysia dan ESPN Star Sport (ESS) sebagai pemenang tender siaran Liga Inggris untuk wilayah Asia Pasifik untuk periode 2007-2010.

"Untuk pemeriksaan lanjutan bisa saja kita memanggil ESS, selain klarifikasi atau pembuktian bunyi perjanjian kontrak kedua pihak tersebut dengan Direct Vision," katanya.

Ia menjelaskan, untuk melanjutkan pemeriksaan, KPPU masih menunggu data-data dan dokumen dari Direct Vision pada Jumat (29/2), atau satu pekan sejak pemeriksaan pertama.

Lebih jauh dikatakan, sesuai pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999, dinyatakan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan pasal 19 a disebutkan, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

"Kita akan terus memeriksa sesuai dengan ke dua pasal tersebut dengan azas praduga tidak bersalah, tetapi tidak tertutup kemungkinan pasal yang dituduhkan kepada Direct Vision akan bertambah," tegasnya.

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan itu, KPPU juga melakukan rapat internal sehingga tidak salah mengambil keputusan, karena sesuai fungsinya KPPU hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif berupa denda berupa uang hingga Rp25 miliar, tetapi juga bisa menghentikan kegiatan atau membatalkan perjanjian terlapor.

Terkait adanya dugaan atau laporan bahwa satelit Measat 2 milik Astro Malaysia yang digunakan Direct Vision untuk menyiarkan Astro TV belum mendapat hak labuh dari pemerintah, Tri mengatakan pihaknya juga mengembangkan pemeriksaan ke regulator yaitu Depkominfo.

"Kalau dikaitkan memang bisa, tetapi itu dua hal yang berbeda. Perizinan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kalau dalam regulasinya disebutkan harus izin ya... mereka (terlapor) harus mengikutinya," katanya.

Sementara itu Vice President Corporate Affair Direct Vision, Halim Mahfudz mengatakan pihaknya selalu siap bekerjasama dengan KPPU terutama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Kita siap memberikan bukti bahwa kami tidak bersalah, karena kami siap masuk kompetisi (layanan TV berbayar) dengan cara jujur dan terbuka," kata Halim.

Meski begitu, ia menyayangkan bahwa dalam masalah ini banyak pihak yang seakan-akan menyudutkan Direct Vision dari berbagai isu mulai dari tidak mendapat izin, pelanggan kompetitor merosot tajam, hingga kegagalan tender oleh para kompetitor.

"Banyak yang disinformatif, seperti melaporkan ke DPR, iklan Astro yang menyudutkan. Semua informasi itu menganggu moral para staf Astro TV, karena pemberitaan dari kompetitor melalui jaringan penyiaran yang dimiliki," kata Halim.

Ia menuturkan, klaim kompetitor bahwa terjadi penurunan 50.000 pelanggan setiap bulan adalah tidak benar, di satu sisi ada salah satu kompetitor atau pelapor mengumumkan bahwa pada tahun 2007 jumlah pelanggannya tumbuh hingga 20 persen.

Dijelaskan, Direct Vision bukanlah pemilik hak siar dari Liga Inggris, tetapi ESS.

"Dalam prakteknya banyak hak siar yang diperoleh TV berbayar tanpa tender termasuk yang dimiliki Indovision. Bagi kami Liga Inggris bukanlah esensial karena konten sejenis juga disiarkan TV lain seperti Bundesliga, Liga Italia, dan Liga Spanyol," tegasnya.

Karena itu, jika ada klaim dari pesaing bahwa Liga Inggris memindahkan pelanggan mereka ke Astro, hal itu harus dibuktikan dan diverisfikasi.

"Dari total 500.000 pelanggan TV berbayar saat ini, 60 persen sampai 70 persen dikuasai pelapor. Jadi, Tidak ada dasarnya kami memonopoli," katanya. ma/antara

McCain Sangkal Gosip Skandal Wanita Pelobi

Nasib pahit para Presiden dan Calon Presiden Amerika Serikat, ternyata selalu terulang. Terjerat skandal dengan WIL. Demikian pula yang kini menimpa John McCain. Namun bakal calon Presiden dari Partai Republik ini tidak diam. Ia berang dan ngotot menyangkal gosip yang menjadi head line kedua harian New York Times. Pria berambut perak ini dituhduh punya hubungan tak wajar dengan seorang perempuan pelobbi.

Di Ohio hari Kamis, senator Arizona dan calon kuat untuk nominasi partainya itu menggambarkan pelobbi itu Vicki Iseman adalah seorang teman. Ia mengatakan ia tidak pernah melakukan tindak tidak wajar atas namanya selama ia menjadi ketua Komisi Perdagangan senat.

Harian New York Times mengatakan klien Iseman menyumbang 10,000 dolar untuk kampanyenya. McCain mengatakan ia sangat kecewa dengan berita itu.

Berita itu mengutip pembantu-pembantu yang tak disebut namanya yang mengatakan mereka prihatin mengenai kemungkinan adanya hubungan romantis antara McCain dan Iseman ketika McCain berusaha menjadi calon presiden dari partainya delapan tahun yang lalu.

Gosip yang menimpa dan menjatuhkan citra para Presiden dan Capres Amerika itu, mungkin bisa dicoba dalam pemilihan kepala daerah dan Presiden di Indonesia. Sebab telah menjadi rahasia umum, bahwa para pria dan wanita Indonesia yang berduit tebal dan ambisius "rata-rata" punya cerita kelam skandal dengan PUIL atau WIL. Kendati, gosip tsb banyak tidak diakui para oknum tsb. ma/VOA

Bagir Manan: Hakim Penerima Suap BI Tangkap Saja

Jakarta: Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, mempersilakan hakim yang menerima aliran dana Bank Indonesia (BI) untuk ditangkap.

"Tangkap saja, tapi harus seizin MA," katanya, di Jakarta, Jumat (22/2). Ia mengatakan sekarang saja Gubernur BI, tidak perlu izin dari presiden karena KPK punya pasal tersendiri. "Terserahlah," katanya.

Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) siap memberikan bantuan untuk membongkar dugaan aparat penegak hukum jaksa atau hakim yang menerima aliran dana BI.

"Jelas kita memiliki kewenangan untuk kasus, tapi harus bersinergi dengan kejaksaan, kepolisian dan KPK," katanya.

Ia menambahkan pihaknya saat ini menunggu dari ketiga unsur hukum tersebut. "Tentunya kita siap membantu mengingat kasus BI itu, sudah memelaratkan bangsa Indonesia," katanya.

Sementara itu, pengacara, Adnan Buyung Nasution, mengatakan, untuk mengungkap kasus aliran dana itu harus dari BI terlebih dahulu.

"Demikian pula dengan keberadaan Badan Kehormatan (BK) harus memberikan nama-nama anggota DPR yang menerima aliran dana itu ke KPK. Yang saya tahu baru ada dua nama yang sudah diserahkan," katanya.

Demikian pula dari kejaksaan atau hakim, harus secara ksatria mencari oknum yang menerima aliran dana itu, yang kemudian pro aktif dengan menghubungi KPK untuk mengetahui jaksa tersebut.

"Kejaksaan jangan berlagak pilon kalau merasa malu dengan kasus itu, hingga harus jujur dan bersih," katanya. ma/Republika

Herliane Melatih Warga Afsel Mengelola Hotel Berbintang

Herliane, warga Indonesia mengatakan dia melatih pariwisata di Afrika Selatan sejak jaman pemerintahan apartheid dengan cara peragaan karena banyak pekerja hotel saat itu masih buta huruf.

Herliane mengatakan dia datang ke Afrika Selatan untuk membuka hotel berbintang di kawasan Sun City.

"Saya harus memegang tangan mereka seperti kala di restoran bagaimana menunya, bagaimana chef memasak makanan, bagaimana rasa makanan itu, bagaimana menyajikannya dan bagaimanan memakannya," kata Herliane kepada BBC.

Menurut Herliane, staf hotel dari kalangan kulit hitam dulu tidak terbiasa menggunakan logika karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan logika.

Oleh karena itu, kata Herliane, mereka tidak tahu kalau menumpuk koper semestinya mulai dari koper yang ukurannya lebih besar, baru disusul dengan koper lebih kecil.

"Saya punya pengetahuan dari luar negeri. Itu yang saya bawakan kepada orang-orang yang tidak ke sekolah, tidak bisa belajar dan menulis padahal saat itu orang-orang tersebut sudah tua dan berkeluarga," kata Herliane Portenschlager yang menjabat sebagai manajer Humas dan eksekutif lokasi di Sun City Resort.

Karena tidak bisa membaca dan menulis itulah Herliane mengatakan dia mengajarkan ketrampilan perhotelan kepada pegawai hotel dengan cara peragaan dan praktek langsung.

Herliane pertama kali tiba di Afrika Selatan tahun 1990 untuk membuka hotel pertama Sun City Resort pada saat negara itu masih berada di bawah sistem pemerintahan apartheid.

Sun City Resort adalah kawasan tetirah yang terletak di Afrika Selatan barat laut, sekitar dua jam perjalanan darat dari Johannesburg.

Resor yang didirikan oleh pengusaha perjudian, Sol Kerzner ini memiliki empat hotel berbintang serta berbagai sarana olahraga dan hiburan. ma/BBC

Komnas HAM Bentuk Tim Baru Kasus Lumpur Lapindo

Surabaya: Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) akan membentuk tim baru untuk mendalami dugaan pelanggaran HAM dalam kasus luapan lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas.

"Kami sepakat membentuk tim baru untuk mendalami 11 misteri terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus itu," kata komisioner Komnas HAM M Ridha Saleh di Surabaya, Jumat.

Usai menemui Kepala Oditur Militer (Otmil) III-12 Surabaya Letkol CHK Bambang terkait Insiden Alastlogo, ia mengemukakan hal itu menanggapi rekomendasi Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI bahwa luapan lumpur Lapindo diakibatkan bencana alam.

TP2LS diketuai Soetardjo Soerjogoeritno dan beranggotakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Menurut Ridha Saleh, 11 misteri yang akan didalami antara lain kehadiran PT Lapindo Brantas di Porong yang tanpa sosialisasi dengan masyarakat sebelumnya, bahkan kehadirannya justru dipersoalkan setelah ada luapan lumpur panas pada 29 Mei 2006.

"Tim baru itu melibatkan beberapa komisioner HAM dan para ahli. Mereka akan bekerja untuk mendalami adanya pelanggaran hak hidup, hak pendidikan, hak pekerjaan, dan hak-hak lainnya," katanya.

Ia menyatakan masalah lumpur Lapindo bukan hanya memasukkan warga yang kena lumpur ke dalam peta daerah terdampak, namun harus jelas tentang tanggungjawab Lapindo dalam hal apa saja.

"Yang jelas, tanggungjawab Lapindo itu bukan hanya ganti rugi, melainkan Lapindo harus melakukan reparasi mulai dari rehabilitasi hingga rekonstruksi. Selama ini, perusahaan di Indonesia memang tidak memasukkan tanggungjawab HAM dalam usahanya," katanya.

Oleh karena itu, katanya, Komnas HAM akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersikap tegas tentang siapa yang harus bertanggungjawab bila ada pelanggaran HAM dalam dunia industri.

"Pemerintah juga harus tegas agar upaya hukum, baik perdata maupun pidana, tidak ada yang menghalangi di lapangan," katanya sesaat menjelang kunjungan ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Surabaya di Mapolda Jatim untuk menanyakan uji balistik Alastlogo.

Secara terpisah, Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja mengatakan pihaknya tidak akan terpengaruhi dengan rekomendasi DPR RI tentang lumpur Lapindo. "Proses akan jalan terus, karena soal politik itu tidak ada kaitannya dengan masalah hukum," katanya. ma/republika

DPR Pastikan RUU Pemilu Disahkan 26 Februari

Jakarta: DPR RI memastikan bahwa revisi terhadap Undang-undang No 12/2003 tentang Pemilu akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Februari 2008. Kesepakatan yang berkembang revisi UU pemilu itu tidak akan ditunda lagi.

"Sampai hari ini pembahasan sudah mencapai 95 persen dan semua fraksi optimistis mampu menyelesaikan beberapa hal yang masih harus dibahas dalam forum lobi," kata Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI Ferry Mursyidan Baldan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (22/2).

RUU revisi tersebut terdiri atas 320 pasal dan 23 bab. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI itu, saat ini masih tersisa tiga hal yang masih dilakukan lobi antar fraksi, yaitu sisa suara, "threshold" (perolehan suara minimum) dan daerah pemilihan.

Pansus memiliki waktu hingga Senin (25/2) malam untuk menyelesaikan seluruh pasal. Dengan tuntasnya seluruh pembahasan RUU ini, maka diharapkan KPU akan bisa lebih baik mempersiapkan Pemilu 2009.

RUU ini juga mengatur mengenai sengketa hasil Pemilu yang harus dituntaskan melalui proses hukum dalam kurun waktu lima hari sebelum ditetapkan hasil Pemilu. Karena itu, harus dihindari terjadinya sengketa setelah hasil Pemilu ditetapkan.

RUU juga menetapkan bahwa setiap tiga calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPRD maupun di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus terdapat satu caleg perempuan. Hal ini untuk mewujudkan keterwakilan jender.

Mengenai adanya sanksi bagi media massa terkait pemberitaan kampanye, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah sepakat menghapus adanya sanksi bagi media massa terkait berita-berita kampanye.

Terkait penyiaran hasil penghitungan cepat (quick count), Pansus RUU Pemilu menyatakan, tidak melarang adanya pengumuman hasil perhitungan cepat. Hanya saja diatur bahwa penyiaran penghitungan cepat tidak dilakukan pada masa tenang.

Pengumuman hasil penghitungan suara bisa dilakukan pada hari berikutnya agar tidak mengganggu proses penghitungan yang dilakukan di TPS-TPS maupun di kecamatan yang biasanya terjadi hingga tengah malam. "Pengumuman hasil penghitungan suara baru bisa dilakukan setelah pukul 00.00 WIB," kata Anggota Fraksi PAN DPR RI itu.

Pengumuman hasil penghitungan suara di masa tenang akan mengganggu konsentrasi masyarakat menetapkan pilihannya pada saat pencoblosan. Masyarakat bisa menganggap seolah-olah hasil penghitungan cepat itu sebagai hasil sebenarnya. Begitu juga jika pengumuman dilakukan saat seluruh TPS dan kecamatan menyelesaikan proses penghitungan suara akan mengganggu konsentrasi.

Anggota Pansus RUU Pemilu Yasona Laoly mengemukakan, pengumuman hasil penghitungan suara setelah 24 jam dari hasil pencoblosan bukan sebagai bentuk apriori terhadap teknologi. Tetapi didasarkan pada sikap masyarakat yang belum siap. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu lalu, hasil quick count diumumkan di saat sebagian TPS masih melakukan penghitungan.

"Ketika mendengar adanya pengumuman hasil quick count, konsentrasi masyarakat buyar," kata Anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.

Sedangkan Taman Achda (Fraksi PPP) mengemukakan, jumlah pemilih akan bertambah dari sekitar 300 orang/TPS pada Pemilu 2004 menjadi hanya sekitar 500 pemilih pada Pemilu 2009. Dengan demikian, terjadi penghematan biaya untuk membuat TPS.

Penghematan juga terjadi pada jumlah kertas suara pada setiap TPS. Bila pada Pemilu 2004, jumlah cadangan kertas suara ditetapkan 2,5%, maka untuk Pemilu mendatang cadangan kertas suara hanya 2% dari total pemilih pada TPS yang bersangkutan.

RUU juga mengatur mengenai calon legislatif untuk DPD. Menurut Ferry, anggota DPD yang akan mencalonkan lagi harus mengikuti proses verifikasi berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu 2004. Anggota DPD yang memperoleh suara antara 3-5 persen dari jumlah penduduk di daerah pemilihannya dipastikan dapat ikut kembali pada Pemilu 2009.

Namun Wakil Ketua DPD Laode Ida menganggap persyaratan itu tidak tepat diberlakukan bagi anggota DPD saat ini yang akan mencalonkan lagi. Persyaratan perolehan suara minimal tiga persen itu menyamakan persyaratan dengan partai politik.

Laode berpendapat, anggota DPD yang memperoleh suara minimal 3 persen tidak perlu lagi mengikuti proses verifikasi seperti halnya diterapkan bagi partai politik. ma/ antara

Kapal Bungker Minyak Kandas di Pasuruan

Pasuruan: Kapal Bungker Minyak (bukan Tongkang) "Permata Hitler" yang mengangkut komponen peralatan pembangkit listrik produksi PT Boma Bisma Indra Pasuruan yang kandas di lahan tanaman bakau di pantai Kepel Kota Pasuruan, Jawa Timur, hingga Jumat (22/2) sore, belum berhasil dievakuasi.

Kapal Bungker minyak yang ditarik Tug Boat Muara 99 dari Pelabuhan Pasuruan, Rabu (20/2,) selepas dari muara Sungai Gembong terseret ombak dan angin kencang ke arah timur sejauh sekitar dua mil laut dan kandas di lahan tanaman bakau di pantai Kepel Kota Pasuruan.

Yayan Ardiansyah (30), seorang nelayan sepulang mencari ikan di laut melihat kapal sarat perakat berat tersebut masih berada di mulut muara Sungai Gembong.

Namun ketika air laut pasang dan hembusan angin kencang menerjang, kapal terus bergesear ke arah timur. Sehinga pada hari Kamis (21/2) kapal diketahui telah kandas di lahan tanaman bakau di tepi pantai Kepel Kota Pasuruan.

Berulang kali kapal berusaha dievakuasi enam kapal tug boat, tapi tak mampu menggeser posisi kapal yang telanjur menancap di lumpur lahan tanaman bakau.

Kapal Bungker Minyak (kosong) yang mengangkut komponen peralatan pembangkit listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas Nhon Trach 1 di Vietnam, sedianya akan ditarik ke Surabaya dan selanjutnya dikapalkan di Tanjung Perak.

Pengiriman alat berat lewat angkutan laut ini dilakukan sebagai alternatif untuk menghindari kemacetan jalan, akibat luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo.

Kepala Syahbandar yang sekaligus Adpel Pasuruan, Sukartomo yang ditemui berulang kali tidak ada di kantornya. Seorang staf mengatakan, Kepala Syahbandar sedang tidak ada di tempat, dan sekaligus menjelaskan kalau dirinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keterangan.

Diperoleh keterangan, nakhoda kapal kini diamankan di Syahbandar Pasuruan. Belum ada penjelasan resmi kenapa kapal tersebut bisa lepas layar dari Pelabuhan Pasuruan.

Padahal, di kaca jendela Kantor Syahbandar Pasuruan juga tertempel Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut yang melarang seluruh jenis kapal untuk berlayar mulai tanggal 18-22 Februari, karena cuaca buruk. ma
sumber: Republika

Sinden 'Bule' Fenomena Baru dalam Budaya Barat

Rabu sore pekan kedua Februari lalu suara orang memainkan instrumen musik karawitan ini berkumandang di South Bank, salah satu pusat kebudayaan bertaraf internasional di kota London.

Kelompok gamelan South Bank Gamelan Players menggelar pentas lengkap dengan iringin sinden atau penyanyi lagu Jawa.

Sekilas orang yang mendengar pasti akan teringat dengan suara-suara yang sering terdengar dari Keraton Solo atau Keraton Yogyakarta atau setidaknya sanggar peminat karawitan di Indonesia.

Salah seorang Sinden yang tampil bersama South Bank Gamelan Players adalah Esther Wilds.

Seniman muda ini bukan orang Indonesia tetapi orang Inggris asli.

Sebagaimana sinden yang sering dijumpai di Jawa, Esther Wilds membawakan tembang-tembang Jawa, seperti Uler Kambang dan Sontoloyo.

Jumlah menurun

Di Indonesia sendiri, jumlah sinden Jawa dilaporkan mengalami penurunan, meski tidak ada data konkrit.

Tapi menurut salah satu sinden kondang, Yati Pesek yang biasa pentas dalang sejumlah dalang wayang, penurunan tersebut bisa dirasakan.

Menurunnya jumlah peminat terhadap seni menyanyikan lagu-lagu Jawa untuk mengiringi karawitan dan pentas wayang, kata Direktur program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta Dwi Marianto, bisa dilihat dari jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan itu.

Menurut Dwi Marianto, hadirnya sinden dari negara-negara lain di dalam seni tradisional Jawa ini bisa membantu menghidupkan minat masyarakat terhadap seni ini.

Menurut catatan, Esther Wilds bukanlah satu-satunya sinden asing yang aktif tampil. Di Indonesia sendiri, sinden asal Amerika Serikat Elizabeth Karen juga sering ditanggap untuk mengiringi pentas wayang. ma/BBC

Thailand Lumbung Padi Dunia

Jika ada yang disebut lumbung padi dunia, maka salah satunya adalah kawasan Suphan Buri, sekitar 150 km dari ibukota Thailand, Bangkok.

Suphan Buri merupakan propinsi dengan tingkat produktifitas padi tertinggi di Thailand, dan Thailand selama beberapa tahun merupakan eksportir beras terbesar di dunia.

Lahan di Suphan Buri bisa menghasilkan panen sampai 4 kali setahun, dan kesuburan tanah itu membuat warganya terbebas dari beban hutang.

Beberapa tahun lalu, para petani di Suphan Buri terlilit hutang namun harga beras yang meningkat terus telah meningkatkan pendapatan mereka.

Tahun ini harga beras meningkat sampai 50% dibanding tahun lalu dan diperkirakan masih akan terus meningkat.

Berdasarkan indeks harga pangan dari Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian, harga beras akan mencapai tingkat tertinggi dalam waktu 20 tahun.

"Situasinya tidak diperkirakan amat baik buat kami," kata Sawan Katawut yang menjabat Ketua Perkumpulan Petani Suphan Buri.

"Mungkin karena bencana alam di negara-negara lain atau masalah harga beras di sejumlah negara, namun jelas merupakan hal yang baik buat kami," kata pria berusia 76 tahun itu.

Komoditas vital

Dalam pertemuan wilayah Badan Pangan Dunia, WFP, harga pangan dunia yang meningkat menjadi salah satu pusat perhatian.

"Bagi jutaan orang di Asia, ini merupakan krisis yang nyata," kata Tony Banbury, Direktur WFP untuk kawasan Asia.

"Bayangkan keluarga anda terdiri dari 4 orang, mendapat US$ 1 per hari dan menghabiskan 70% untuk pangan, tiba-tiba harganya meningkat dua kali lipat. Jelas anda tidak mampu," katanya.

Beras merupakan komoditi yang penting, sebagai bahan pangan dari sekitar 2/3 penduduk dunia dan sebagian besar diproduksi secara lokal.

Hanya sekitar 7% saja yang diperdagangkan di pasar internasional, namun jumlah itu amat vital bagi penduduk Bangladesh dan Afghanistan, yang amat tergantung pada impor beras.

Beras juga merupakan komoditi yang politis karena sering dilihat dalam kaitan dengan keamanan dan kesejahteraan di sejumlah negara Asia.

Eksport berkurang

Jepang, yang merupakan salah satu negara industri kaya, tetap menjaga stok beras yang cukup besar.

Padahal dalam kondisi ekonomi sekarang, Jepang tentu mampu membeli beras di pasar internasional walau dengan harga yang tinggi.

Dan sejalan dengan meningkatnya harga beras dunia, beberapa negara pengekspor beras menghentikan ekspor karena keinginan untuk menjaga stok dalam negeri.

Dalam waktu beberapa tahun belakangan, India dan Vietnam --yang merupakan negara pengeksport terbesar kedua dan ketiga-- sudah menghentikan eksport.

Sementara itu Cina --yang merupakan konsumen beras terbesar di dunia-- pada sisi lain merupakan pengeksport ke Korea Utara, yang beberapa waktu dilanda kekurangan pangan.

Dalam situasi ini, semua negara menginginkan beras dari Thailand, yang memang selalu menghadapi surplus beras.

Berbeda dengan negara-negara penghasil beras lainnya, yang juga menghadapi tingkat konsumsi yang meningkat, maka Thailand justru sudah mencapai tingkat pendapatan yang menyebabkan turunnya konsumsi beras.

Hal ini disebabkan tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan variasi pangan.

Ingin harga stabil

Di salah satu kantor kecil yang gelap di salah satu gang sempit di kawasan Pecinan di Bangkok, Supoj Vongjirattikarn sibuk dengan kedua telepon tangannya dan menghitung dengan cipoa.

Supoj Vongjirattikarn merupakan salah satu pedagang beras di Bangkok yang mengamati kondisi pasar internasional.

Perannya adalah menghubungkan para petani di penggilingan padi di Thailand dengan pembeli di luar negeri. Dan dia semakin sibuk saja.

"Thailand beruntung," katanya di sela-sela percakapan telepon.

"Kami mempunyai banyak beras pada saat saingan utama kami seperti Vietnam dan India tidak cukup untuk eksport."

Penyebab dari meningkatnya harga dunia sebenarnya amat kompleks.

Chookiat Ophaswongse, dari Asosiasi Eksportir Beras Thailand, mengatakan bahwa permintaan meningkat pesat dari pasar-pasar baru seperti Afrika.

Namun di sisi lain produksi menurun karena banyak petani yang berubah ke tanaman yang lebih menguntungkan untuk kebutuhan bahan bakar bio.

Beras, menurut Chookiar Ophaswongse, semata-mata mengikuti kecenderungan peningkatan harga pada komoditas lainnya.

Mimpi buruk

Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, permintaan dunia akan melebihi pasokan yang ada.

Bagi WFP, skenario ini merupakan mimpi buruk.

WFP sudah ditekan untuk menyalurkan bantuan pangan tambahan bagi Afghanistan dan Bangladesh.

Dan kekuatiran amat tinggi atas dampak meningkatnya harga beras untuk negara seperti Korea Utara dan Timur Timur, yang amat ringkih dalam menghadapi kekurangan pangan.

Karena harga yang meningkat, negara-negara seperti itu tidak mampu lagi membeli beras di pasar internasional seperti pada masa-masa sebelumnya.

"Kami sekarang kuatir dengan penduduk perkotaan, yang biasanya tidak membutuhkan pertolongan kami," kata Tony Banbury.

"Penduduk yang bekerja sebagai buruh yang tidak punya mekanisme untuk menyesuaikan dengan harga baru, dan tidak bisa bercocok tanam untuk kebutuhan mereka," tambahnya.

Tapi apakah situasi ini membuat para petani beras di Thailand tertawa-tawa sambil berjalan menuju ke bang untuk menabung uang?

Sebenarnya kondisinya tidaklah segampang itu.

"Kami tidak suka kalau harga bergerak terlalu cepat," kata Chookiat Ophswongse.

"Sebagai eksportir kami bisa terperangkap juga. Jauh lebih mudah bagi kami untuk menanganinya jika harga stabil," tambah Chookiat.

Masalahnya, saat ini sepertinya tidak ada yang bisa menjamin harga beras akan stabil. ma

sumber: BBC

Thailand Lumbung Padi Dunia

Jika ada yang disebut lumbung padi dunia, maka salah satunya adalah kawasan Suphan Buri, sekitar 150 km dari ibukota Thailand, Bangkok.

Suphan Buri merupakan propinsi dengan tingkat produktifitas padi tertinggi di Thailand, dan Thailand selama beberapa tahun merupakan eksportir beras terbesar di dunia.

Lahan di Suphan Buri bisa menghasilkan panen sampai 4 kali setahun, dan kesuburan tanah itu membuat warganya terbebas dari beban hutang.

Beberapa tahun lalu, para petani di Suphan Buri terlilit hutang namun harga beras yang meningkat terus telah meningkatkan pendapatan mereka.

Tahun ini harga beras meningkat sampai 50% dibanding tahun lalu dan diperkirakan masih akan terus meningkat.

Berdasarkan indeks harga pangan dari Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian, harga beras akan mencapai tingkat tertinggi dalam waktu 20 tahun.

"Situasinya tidak diperkirakan amat baik buat kami," kata Sawan Katawut yang menjabat Ketua Perkumpulan Petani Suphan Buri.

"Mungkin karena bencana alam di negara-negara lain atau masalah harga beras di sejumlah negara, namun jelas merupakan hal yang baik buat kami," kata pria berusia 76 tahun itu.

Komoditas vital

Dalam pertemuan wilayah Badan Pangan Dunia, WFP, harga pangan dunia yang meningkat menjadi salah satu pusat perhatian.

"Bagi jutaan orang di Asia, ini merupakan krisis yang nyata," kata Tony Banbury, Direktur WFP untuk kawasan Asia.

"Bayangkan keluarga anda terdiri dari 4 orang, mendapat US$ 1 per hari dan menghabiskan 70% untuk pangan, tiba-tiba harganya meningkat dua kali lipat. Jelas anda tidak mampu," katanya.

Beras merupakan komoditi yang penting, sebagai bahan pangan dari sekitar 2/3 penduduk dunia dan sebagian besar diproduksi secara lokal.

Hanya sekitar 7% saja yang diperdagangkan di pasar internasional, namun jumlah itu amat vital bagi penduduk Bangladesh dan Afghanistan, yang amat tergantung pada impor beras.

Beras juga merupakan komoditi yang politis karena sering dilihat dalam kaitan dengan keamanan dan kesejahteraan di sejumlah negara Asia.

Eksport berkurang

Jepang, yang merupakan salah satu negara industri kaya, tetap menjaga stok beras yang cukup besar.

Padahal dalam kondisi ekonomi sekarang, Jepang tentu mampu membeli beras di pasar internasional walau dengan harga yang tinggi.

Dan sejalan dengan meningkatnya harga beras dunia, beberapa negara pengekspor beras menghentikan ekspor karena keinginan untuk menjaga stok dalam negeri.

Dalam waktu beberapa tahun belakangan, India dan Vietnam --yang merupakan negara pengeksport terbesar kedua dan ketiga-- sudah menghentikan eksport.

Sementara itu Cina --yang merupakan konsumen beras terbesar di dunia-- pada sisi lain merupakan pengeksport ke Korea Utara, yang beberapa waktu dilanda kekurangan pangan.

Dalam situasi ini, semua negara menginginkan beras dari Thailand, yang memang selalu menghadapi surplus beras.

Berbeda dengan negara-negara penghasil beras lainnya, yang juga menghadapi tingkat konsumsi yang meningkat, maka Thailand justru sudah mencapai tingkat pendapatan yang menyebabkan turunnya konsumsi beras.

Hal ini disebabkan tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan variasi pangan.

Ingin harga stabil

Di salah satu kantor kecil yang gelap di salah satu gang sempit di kawasan Pecinan di Bangkok, Supoj Vongjirattikarn sibuk dengan kedua telepon tangannya dan menghitung dengan cipoa.

Supoj Vongjirattikarn merupakan salah satu pedagang beras di Bangkok yang mengamati kondisi pasar internasional.

Perannya adalah menghubungkan para petani di penggilingan padi di Thailand dengan pembeli di luar negeri. Dan dia semakin sibuk saja.

"Thailand beruntung," katanya di sela-sela percakapan telepon.

"Kami mempunyai banyak beras pada saat saingan utama kami seperti Vietnam dan India tidak cukup untuk eksport."

Penyebab dari meningkatnya harga dunia sebenarnya amat kompleks.

Chookiat Ophaswongse, dari Asosiasi Eksportir Beras Thailand, mengatakan bahwa permintaan meningkat pesat dari pasar-pasar baru seperti Afrika.

Namun di sisi lain produksi menurun karena banyak petani yang berubah ke tanaman yang lebih menguntungkan untuk kebutuhan bahan bakar bio.

Beras, menurut Chookiar Ophaswongse, semata-mata mengikuti kecenderungan peningkatan harga pada komoditas lainnya.

Mimpi buruk

Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, permintaan dunia akan melebihi pasokan yang ada.

Bagi WFP, skenario ini merupakan mimpi buruk.

WFP sudah ditekan untuk menyalurkan bantuan pangan tambahan bagi Afghanistan dan Bangladesh.

Dan kekuatiran amat tinggi atas dampak meningkatnya harga beras untuk negara seperti Korea Utara dan Timur Timur, yang amat ringkih dalam menghadapi kekurangan pangan.

Karena harga yang meningkat, negara-negara seperti itu tidak mampu lagi membeli beras di pasar internasional seperti pada masa-masa sebelumnya.

"Kami sekarang kuatir dengan penduduk perkotaan, yang biasanya tidak membutuhkan pertolongan kami," kata Tony Banbury.

"Penduduk yang bekerja sebagai buruh yang tidak punya mekanisme untuk menyesuaikan dengan harga baru, dan tidak bisa bercocok tanam untuk kebutuhan mereka," tambahnya.

Tapi apakah situasi ini membuat para petani beras di Thailand tertawa-tawa sambil berjalan menuju ke bang untuk menabung uang?

Sebenarnya kondisinya tidaklah segampang itu.

"Kami tidak suka kalau harga bergerak terlalu cepat," kata Chookiat Ophswongse.

"Sebagai eksportir kami bisa terperangkap juga. Jauh lebih mudah bagi kami untuk menanganinya jika harga stabil," tambah Chookiat.

Masalahnya, saat ini sepertinya tidak ada yang bisa menjamin harga beras akan stabil. ma

sumber: BBC

Kebijakan Suharto Redam Konflik dengan Budaya

	Orde Baru menggelar bermacam festival seni berskala nasional

Di zaman Orde Baru Suharto, ada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD semacam perwakilan warga di tingkat desa yang diperkenalkan pada tahun 1979 di seluruh Indonesia.

Penyeragaman dan standarisasi lembaga desa itu, menurut laporan Bank Dunia tahun 2004, telah melemahkan lembaga tradisional masyarakat yang sudah ada di masing-masing desa.

Itulah salah satu contoh yang mengangkat pertanyakan apakah memang terjadi upaya penyeragaman budaya di bawah kepempinan Suharto?

Sitok Srengenge adalah seorang budayawan yang tinggal di Jakarta.

"Jawabannya mudah: Ada!" kata Sitok.

Menurut Sitok, hal itu bisa wajar jika dilihat dari sudut koridor kebudayaan. "Di mana pun, bangsa mana pun, apabila terdapat suku bangsa atau etnik yang dominan, dia selalu membawa nilainya dan mempengaruhi etnik-etnik yang lain," katanya.

"Tetapi, bila ini mulai sudah dipolitisir dan dipaksakan kepada etnik-etnik yang lain dalam wilayah yang sama, maka saya kira itu mendatangkan banyak kerugian secara kultural " tambahnya.

Sitok Srengenge, yang kelahiran Grobogan, Jawa Tengah, juga berpendapat penyeragaman budaya juga terjadi lewat pelajaran sejarah.

"Bukan hanya sejarah raja-raja Jawa yang diajarkan di berbagai suku bangsa lainnya, tapi juga sudah terjadi manipulasi penafsiran atas sejarah itu," kata Sitok Srengenge, dengan mencontohkan "pengukuhan Patih Gadjah Mada sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia".

Membatasi ekspresi

Saat itu hanya ada kerajaan-kerajan kecil dan belum ada persatuan nusantara. "Maka apa yang dilakukan Gadjah Mada adalah invasi terhadap kerajaan-kerajaan yang lebih kecil," ujarnya.

	Warga Bali membawakan tari adat sebagai bagian dari tradisi

Sitok Srengenge juga menyinggung penayangan film G30S/PKI setiap tahun. "Itu penyeragaman kognisi terhadap seluruh siswa di seluruh Indonesia tentant tafsir tentang penyeragaman apa yang terjadi pada 1965 itu," katanya.

Sitok tidak sepenuhnya sepandapat bahwa penyeragaman itu sebagai wujud obsesi Suharto untuk mempersatukan Indonesia secara lebih utuh. "Kenapa integrasi tidak diwujudkan dalam pemerataan kesejahteraan? Kenapa tidak dengan menghargai keluhuran budaya setiap daerah?" tanyanya.

Sementara itu, di Medan, Sumatera Utara, Ben Pasaribu, pengajar Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Medan, berpendapat kebijakan untuk standarisasi budaya telah membatasi ekspresi seni lokal.

Ben mengangkat contoh berbagai festival teater, musik dan tarian nasional yang digelar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu mengarah ke penyeragaman, mulai durasi, tata cara pentas hingga sumber cerita.

"Semua harus menjadi sama," kata Ben.

"Itu membuat tidak ada kebebasan dari masing-masing daerah untuk mengekspresikan gaya atau style masing-masing, " kata Ben Pasaribu dari Universitas Medan.

Meski demikian, Ben juga melihat kebijakan positif yang ditinggalkan Orba seperti muatan lokal dalam kurikulum. Sayangnya, bahan bacaan itu harus menunggu buku dari Jakarta, katanya.

Cukup bagus

Namun, Prof. Dr. Ellyano S. Lasam, Ketua Majelis Adat Kalimantan Timur di Balikpapan menegaskan, Suharto berhasil dalam mewujudkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

"Pada prinsipnya, seluruh bangsa Indonesia diharapkan bersatu," katanya.

"Oleh karena itu, satu budaya dengan budaya yang lain, walaupun itu adalah berbeda-beda, yang beliau kehendaki itu semacam kesatuan dan persatuan, bukan penyeragaman," kata Profesor Ellyano.

Menurut Ellyano, budaya Dayak "cukup terakomodir" selama kepemimpinan Pak Harto, meski warga Dayak di daerah pedalaman belum tersentuh.

"Keinginan beliau untuk memajukan seluruh budaya itu menjadi satu kesatuan itu mengarah ke sana," katanya.

"Kita suka tidak atau tidak suka dengan kepemimpinan beliau selama 32 tahun itu, saya kira itu sudah cukup bagus untuk mengembangkan bangsa Indonesia supa berbudaya yang baik itu, " Profesor Ellyano S Lasam.

"Artinya saling menghargai budaya orang lain, saling mengakui kebudayaan orang lain... tidak saling menjegal satu suku dengan suku lain," tandasnya. ma

sumber:BBC

Kebijakan Suharto Meracik Ekonomi Orde Baru

	Kebjiakan ekonomi pada awal pemerintahan Suharto berhasil menekan inflasi yang sangat tinggi

Suharto mengakhiri jabatannya sebagai presiden akibat fondasi ekonomi Indonesia ambruk diterjang krisis dan gelombang politik yang menghendaki perubahan.

Kenyataan ini bertolak belakang dengan situasi pada awal kepemimpinan jenderal purnawirawan ini pada tahun 1968.

Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama.

"Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun," kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun.

Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya.

Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

'Terikat modal asing'

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas.

	Presiden Suharto menandatangi kesepakatan IMF beberapa bulan sebelum mundur di tahun 1998

Suharto menamai programnya 'Pembangunan Lima Tahun' atau PELITA, yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

"Liberalisasi sebesar mungkin, sebebas-bebasnya, kalau ada intervensi boleh dikatakan didikte oleh IMF dan Bank Dunia, yang dibelakangnya adalah pemerintah Amerika Serikat dan dampaknya dirasakan sampai sekarang," kata mantan menteri koordinator perekonomian Indonesia antar tahun 1999-2000.

Namun menurut Emil Salim, untuk menggerakkan pembangunan, Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980.

Kemajuan sektor migas

Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia.

"Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi," kata pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak.

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an, menurut Emil Salim, diawali dengan pembenahan di bidang politik.

Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai.

Lebih lanjut, Emil Salim menilai, pendekatan seperti yang dilakukan Suharto pada awal pemerintahannya lazim dipraktekkan oleh para pemimpin di kawasan Asia Timur dan Tenggara.

"Ada pandangan bahwa demokrasi yang dikembangkan di negara berkembang itu membutuhkan semacam pengarahan atau intervensi untuk tidak segera bersifat liberal," kata Emil Salim.

Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

Titik balik

Masa keemasan ekonomi Orde Baru, kata Emil salim, mengalami titik balik ketika memasuki tahun 1990-an, saat BJ Habibie dengan visi teknololgi masuk merambah bidang ekonomi.

	Suharto melepaskan jabatan setelah unjuk rasa besar-besaran tahun 1998

Tetapi, Kwik Kian Gie tidak sependapat dan dia menilai Habibie bukan faktor penting dalam titik balik ekonomi Orde Baru.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru terkesan begitu memukau," kata Kwik, namun menurutnya di sisi lain kesenjangan dan kemiskinan adalah akibat kebijakan ekonomi liberal.

Krisis moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan tuntutan reformasi total, dia anggap sebagai konsekuensi logis dari kebijakan tersebut yang diperburuk oleh situasi politik.

Namun, pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak mempunyai analisa berbeda tengan jatuhnya Suharto.

"Krisis ekonomi untuk sebagian orang memang bisa ditelusuri ke praktek kebijakan, bukan desain kebijakan di atas kertasnya," kata Djisman.

Pengamat ekonomi ini menilai pada prakteknya kebijakan pemerintahan Suharto sarat dengan berbagai penyelewengan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme pada kroni Suharto.

Pada saat yang bersamaan, rakyat menuntut suksesi politik. Dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjadi pemicu krisis politik yang sudah dipendam oleh rakyat, tambah Djisman Simandjuntak. ma

sumber:BBC

Kebijakan Suharto Pacari Kelompok Islam

	Pemerintah Suharto mengendalikan kehidupan politik secara ketat

Lambang dan jargon Islam semakin kerap muncul dalam berbagai perhelatan publik saat Suharto terlihat semakin akrab dengan sebagian kelompok Islam sejak awal tahun 1990-an.

Mereka yang diakrabi pak Harto itu termasuk para tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI.

Dan, kedekatan itu mencapai titik puncak saat Pak Harto memilih BJ Habibie untuk mengisi kursi wakil presiden, kata pakar sejarah Anhar Gonggong dari Universitas Indonesia.

Menurut Anhar, kedekatan Suharto dengan ICMI terkait dengan keinginannya untuk menciptakan lingkungan intelektual Islam yang bisa mendukung dia.

Menjelang tahun 1990-an, ada sekelompok cendekiawan di Malang merintis pendirian ICMI.

"Kemudian, ditampilkan Habibie sebagai seorang tokoh yang seakan-akan mewakili cendekiawan Islam," kata Anhar.

"Dan, itu juga strategi Suharto untuk melakukan pendekatan kepada kekuatan Islam yang digambarkan seakan-akan kekuatan yang digambarkan sebagai kekuatan Islam...seakan-akan Islam mendukung dia," katanya

Ancaman

Tapi, seperti apa sebenarnya kebijakan politik Suharto terhadap Islam, selama memimpin Orde Baru?

	Suharto ingin Habibie dan ICMI dilihat sebagai dukungan Islam

Menurut sejarawan, Anhar Gonggong sejak awal berkuasa Pak Harto cenderung melihat kalangan Islam sebagai ancaman bagi kekuasaan.

Setelah menjadi presiden, Suharto melancarkan sejumlah perubahan terkait dengan rencana pembangunannya dan menciptakan kestabilan.

"Terlihat di situ Suharto menciptakan kekuatannya sendiri, yaitu golkar dan tentara," kata Anhar.

Berikutnya Suharto menggelar pemilu pertama di masa Orde Baru, tahun 1971 dengan hasil Golkar (saat itu masih Sekber Golkar) keluar sebagai pemenang.

"Tetapi kekuatan Islam juga tetap kelihatan cukup besar, maka Suharto harus berusaha bagaimana caranya untuk mengeliminasi kekuatan Islam sebagai kekuatan politik, " jelas Anhar.

Pendapat Anhar Gonggong ini bertolak belakang dengan pandangan tokoh Eksponen 66, Cosmas Batubara.

'Keperluan politik'

Cosmas Batubara, yang pernah menjabat menteri dalam kabinet Pak Harto, mengatakan, kebijakan Pak Harto menyatukan partai-partai Islam ke dalam satu partai adalah untuk memenuhi keperluan politik pada saat itu.

"Kita sudah menjadi korban pertarungan ideologi zaman Nasakom, zaman Sukarno, itu mau ditinggalkan, karena sudah bersepakat ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945," kata Cosmas memberikan alasan kebijakan fusi tersebut.

Menurut Cosmas Batubara, sebenarnya dilihat dari aliran politik yang ada saat itu, "penyederhanaan itu menjawab kepentingan pembangunan pada saat itu".

Namun, pengamat politik Islam Syafii Anwar dari International Centre for Islam and Pluralism melihat kebijakan terhadap kelompok-kelompok Islam adalah bagian dari upaya Suharto memperkuat hegemoni kekuasannya.

Menurut Anwar, kebijakan Suharto terhadap kelompok-kelompok Islam mengikuti beberapa pembabakan. "Tahap pertama itu tahap yang sangat hegemonik sekali," katanya.

Anwar menggambarkan periode 1968-1979, Pak Harto menerapkan "kebijakan terhadap umat Islam yang sangat represif sekali", termasuk Undang-Undang Perkawinan dan fusi partai-partai Islam.

"Pokoknya, tekanannya itu adalah pada pemerkuatan rezim Orde Baru," kata Anwar.

Dampak kebijakan

Apapun alasannya, kebijakan represif Suharto mendatangkan dampak besar berkepanjangan bagi banyak aktivis dua organisasi Islam terkemuka Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Itu bahkan NU sendiri, kalau bisa Pak Harto ingin bukan NU yang memimpin, " kata KH Mustofa Bisri, Tokoh senior NU

Menurut tokoh veteran NU, KH Mustofa Bisri, organisasinya sering menjadi bulan-bulanan rezim Suharto.

Mustofa Bisri menilai Pak Harto dan rezim Orba "fobi terhadap NU itu sangat luar biasa".

"Itu bahkan NU sendiri, kalau bisa Pak Harto ingin bukan NU yang memimpin," ujarnya.

Menurut Mustofa Bisri, intervensi Orba terhadap pemilihan pimpinan NU itu dimaksudkan "supaya (NU) tidak ada yang kuat atau memimpin".

Namun, bagi orang luar, tetap ada pertanyaan mengenai kebijakan pemerintahan Suharto terhadap NU yang sering dilihat sebagai organisasi "moderat".

Menurut Mustofa, kebijakan itu terkait dengan ketidakinginan Golkar, yang bersama tentara menjadi kekuatan utama yang tersisa pasca Sukarno, untuk melihat NU menjadi saingan.

Tidak hanya NU yang merasakan tekanan rezim Pak Harto seperti yang dituturkan KH Mustofa Bisri.

Pergantian kepemimpinan

Mantan ketua PP Muhammadiyah, Syafii Maarif harus menempuh berbagai jurus untuk bisa bertahan dari tangan kekuasaan pemerintahan Suharto, termasuk soal campur tangan dalam pemilihan pimpinan Muhammadiyah.

...Karena umatnya sudah hampir bulat mendukung Amien Rais, akhirnya Pak Harto tidak bisa berbuat apa-apa Syafii Maarif Tokoh senior Muhammadiyah

Syafii Maarif mencontohkan, waktu Muktamar Aceh 1995, sebenarnya Amin Raies dihalangi untuk dipilih untuk memimpin Muhammadiyah.

"Tetapi, karena umatnya sudah hampir bulat mendukung Amien Rais, akhirnya Pak Harto tidak bisa berbuat apa-apa," kata Syafii.

"Padahal, Anda tahu sudah sejak tahun 1993 Amien Rais, yang waktu itu belum menjadi ketua..sudah meluncurkan gerakan untuk perlunya pergantian kepemimpinan nasional," kata mantan ketua PP Muhammadiyah 1999-2004.

Terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, Syafii mengatakan, "asal kita tidak memasuki politik, itu ya tenang-tenang saja".

'Banting stir'

Mengenai sikap Pak Harto yang sejak awal 1990-an berubah menjadi dekat dengan sebagian kalangan Islam, Syafii menilai "banting stir itu tidak tulus."

	Kubu muslim menyiasati hegemoni dengan dakwah 'kultural'

Tokoh Muhammadiyah ini mencontohkan didirikannya ICMI dan berbagai bank muammalat.

"Sesungguhnya hanyalah dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya penting, karena pihak tentara sudah mulai tidak senang lagi dengan dia, paling tidaknya beberapa oknum penting... dia mencari dukungan umat Islam," tandas Syafii.

Banting stir, seperti yang dikatakan Syafii Maarif dari Muhammadiyah, ditempuh sebagai pilihan terakhir Pak Harto.

Sebelum itu, saat masih sangat berkuasa, pimpinan Orde Baru itu telah menempuh berbagai strategi politik terhadap Islam di Indonesia, mulai dari represif, akomodatif, hingga politik kooptasi, kata pengamat politik Islam, Syafii Anwar.

Antara 1980-1984, demikian jelas Syafii Anwar, Pak Harto mulai merasa umat Islam akan melawan jika ditekan.

Untuk itu, Pak Harto mengubah kebijakan dengan memberikan sumbangan kepada masjid-masjid dan mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila setelah memberlakukan ketentuan Asas Tunggal Pancasila.

"Setelah merasa saya sudah memberikan bantuan kepada madrasah, kepada pesantren, ideologi kamu harus satu dong (Asas Tunggal Pancasila)," tutur Syafii.

Menurut Anwar, banyak warga masyarakat sebenarnya menolak kebijakan Pak Harto itu. "...Mereka melakukan dakwah yang kultural sebagai perlawanan terhadap hegemoni politik Suharto," ujarnya.

Berikutnya, Pak Suharto melihat umat Islam bisa dijadikan "teman" yang bisa diajak bekerjasama, tambah Syafii.

'Ahli Strategi'

Menurut Syafii Anwar, inilah yang melatarbelakangi hubungan dekat Pak Harto dengan pemuka ICMI.

"Dukungan Pak Harto terhadap ICMI itu luar biasa sekali. Politik yang mula-mula menjauhkan Islam dari negara, menjadi melekat dengan negara," katanya.

Namun, dia juga mencatat kebijakan akomodatif Pak Harto terhadap sebagian kelompok Islam itu belakangan berubah menjadi "politik kooptasi".

Menurut Syafii Anwar, perubahan kebijakan tersebut terhadap kalangan muslim merupakan bukti Pak Harto "ahli strategi yang hebat".

"Walaupun pada saat-saat terakhir, kalau mau orang mau fair (adil), kegagalan Pak Harto Itu karena krisis ekonomi," katanya.

"Di situ dia kalah kalkulasi, karena dia fikir orang Islam bisa dikooptasi terus, tanpa bersikap kritis," tambah pengamat politik Syafii Anwar.

Lepas dari berbagai jurus politik yang diperagakan, seperti dicatat Syafii Anwar, Pak Harto akhirnya lengser tahun 1998.

Jadi, bagaimana umat Islam akan mengenang pemerintahan Pak Harto? Jawabnya bergantung pada siap yang ditanya, kata KH Mustofa Bisri dari Nahdlatul Ulama.

"Jangan dilihat hanya dari segi dagingnya (luarnya saja)," kata Mustofa Bisri

"Kalau persoalan bahwa ada banyak masjid dibangun, lalu itu baik dengan Islam. ....Itu mungkin orang Islam lain berpendapat begitu, kalau saya tidak," kata Mustofa yang juga dikenal sebagai sastrawan.

"Kalau ada pemerintahan atau penguasa tidak memihak, tidak mengayomi kepada rakyatnya, itu tidak Islami sama sekali....apalagi membelenggu rakyat," katanya. ma

sumber: BBC